Bursa Calon Panglima TNI

Menimbang Pengganti Panglima TNI

Ilham wibowo    •    Rabu, 15 Nov 2017 15:41 WIB
tni
Menimbang Pengganti Panglima TNI
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin--Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Jakarta: Satu dari tiga nama di masing-masing kepala staf matra TNI akan menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Gatot memasuki masa pensiun Maret 2018.

Pilihan tersebut ditentukan oleh penilaian dan pertimbangan Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan syarat menjadi calon Panglima TNI diwajibkan seorang perwira TNI bintang empat yang masih aktif. Syarat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Saat ini ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI itu di antaranya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.

"Menurut undang-undang (calon Panglima TNI) adalah mereka yang sedang menjabat kepala staf atau pernah menjabat kepala staf dan masih aktif, nah bisa dari darat, laut dan udara," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Menurutnya, UU tersebut juga mengatur terkait pemilihan Panglima TNI yang dilakukan bergiliran. Meski demikian, pertimbangan Presiden Jokowi tetap menentukan hasil pilihan calon yang nantinya terlebih dahulu akan menjalani uji kelayakan di Komisi I.

"Kata dapat digilir itu penekanan supaya ada kesamaan, supaya siapa pun perwira TNI memiliki hak yang sama dan menjadi bagian dari karir sebagai Panglima TNI bukan hanya untuk korps tertentu saja," tuturnya.

Baca: Pergantian Panglima TNI tak Perlu Diintervensi

Dari catatan Panglima TNI pendahulu, kata Hasanuddin, pascareformasi TNI AD cenderung lebih banyak memimpin dengan empat kali terpilih. Sementara TNI AL tercatat dua kali dan TNI AU satu kali menempati posisi sebagai Panglima TNI.

"Kalau seperti itu barangkali saatnya supaya adil maka dari AU, itu saja. Tapi kembali lagi itu hak preogratif presiden," ucap Politikus PDI Perjuangan ini.

Menanti usulan Presiden Jokowi

Komisi I DPR masih menunggu usulan nama calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo dari Presiden Jokowi. Hasanuddin sepakat jika pembahasan calon Panglima TNI perlu segera dilakukan mengingat masa sidang di DPR, yang hanya berlangsung tak lebih dari satu bulan di tahun 2017.

"Desember kita sudah reses lagi, padahal itu (pembahasan Panglima TNI) memerlukan waktu dua minggu, mulai masuk ke pimpinan DPR kemudian dibawa ke Paripurna, kemudian di Bamus, kemudian di Komisi I, kemudian menyiapkan fit and proper test, dan dikembalikan ke DPR untuk diparipurnakan," ungkapnya.

Pertimbangan mendesak lainnya juga terkait agenda Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 yang telah berjalan serta Pemilihan Umum 2019. Menurut Hasanuddin, Panglima TNI terpilih perlu persiapan matang agar bisa langsung bersinergi menghadapi ancaman keamanan negara.

"Sinergi dalam rangka menghadapi Pilkada serentak, walaupun TNI tidak terjun langsung, tapi diperbantukan. Jadi as soon as possible (presiden memberikan usulan nama ke DPR)," ucap Hasanuddin.

Baca: Presiden Cukup Kirim Satu Nama Pengganti Panglima

Lebih lanjut, kata Hasanuddin, calon panglima TNI dari matra manapun akan menghadapi tantangan yang sama. Karenanya, dibutuhkan kecakapan untuk melanjutkan program Minimum Essensial Force (MEF) TNI.

Selain itu, peningkatan profesional dan masalah disiplin prajurit TNI juga perlu dilakukan oleh pimpinan terpilih nantinya.

"Terakhir, pegang teguh UU TNI, itu menjadi acuan misalnya operasi militer selain perang, sekarang titik beratkan saja sebagai profesionalisme prajurit TNI di lapangan, acara seperti menanam padi kalau menurut hemat saya dikurangi," tandasnya.


(YDH)

Istri Novanto akan Diperiksa Besok

Istri Novanto akan Diperiksa Besok

28 minutes Ago

Rencananya, Deisti akan diperiksa, besok, Senin, 20 November 2017.

BERITA LAINNYA