Pansus Hak Angket KPK

Surat Balasan KPK Dibacakan di Paripurna

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 14:14 WIB
angket kpk
Surat Balasan KPK Dibacakan di Paripurna
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kerja pada penutupan sidang paripurna DPR. Namun, rekomendasi yang disusun hanya disambut balasan surat dari KPK.

"Pada hari ini akan dibacakan surat KPK tertanggal 13 Februari 2018 melalui sidang yang kami hormati. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, yang baik, dan yang partisipatif," ucap Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Surat KPK dengan Nomor B-854/HK. 01/01-55/02/2018 berisi KPK menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV. Putusan tersebut dimaknai sebagai sikap final dan mengikat bagi semua pihak.

"Pada prinsipnya KPK juga menghormati laporan dan rekomendasi Pansus Angket KPK meskipun KPK tidak sepenuhnya sependapat dengan lampiran pansus tersebut," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dalam surat, KPK hanya akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan. KPK tetap sepakat untuk penguatan lembaga dan mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Baca: KPK Tolak Rekomendasi Pansus Angket

Ketidakhadiran pimpinan KPK di gedung dewan tak menjadi masalah lagi bagi Pansus Angket. Terpenting, ucap Agun, Pansus Angket KPK telah mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

"Pada prinsipnya KPK memberi respons seperti yang kami bacakan," ucap dia.

Rekomendasi Pansus Angket terhadap KPK dikelompokkan dalam empat aspek yakni kelembagaan, kewenangan, tata kelola anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). KPK diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi itu.

"Tugas Panitia Angket DPR RI tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan selesai," tegas anggota Komisi II DPR itu.




(OJE)