Tjahjo Sebut Perppu Ormas tidak Otoriter

Renatha Swasty    •    Sabtu, 15 Jul 2017 18:59 WIB
perppu pembubaran ormas
Tjahjo Sebut Perppu Ormas tidak Otoriter
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo--Metrotvnews.com/Intan Fauzi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak otoriter. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah paling baik untuk menjalankan Perppu itu.

"Saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan Perppu dimaksud tentunya dengan tidak mengedepankan kerepresifan (otoriter) sebagaimana dituduhkan," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Sabtu 15 Juli 2017.

Pemerintah yang dikomandoi Menkopolhukam Wiranto kata Tjahjo, sedang mengumpulkan info terkait ormas yang melakukan pelanggaran. Buat ormas yang melanggar aturan tapi berbadan hukum maka akan dicabut SK badan hukum oleh Kemenkumham.

Sedang, ormas yang melanggar aturan dan tidak berbadan hukum SK nya bakal dicabut oleh Kemendagri. "Sesuai dengan asas contrarius actus (yang telah diatur dalam Perppu)," papar Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, pemerintah juga tengah menyiapkan bahan untuk menjelaskan ihwal penerbitan Perppu pada DPR. Dia berharap alasan pemerintah dapat diterima sehingga Perppu dapat disahkan menjadi Undang-undang.

Dia menjelaskan, dasar penerbitan Perppu lantaran Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi memadai. Sementara itu, ada tiga pertimbagan akhirnya pemerintah menerbitkan Perppu.

Pertama, tindakan pemerintah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VIII/2009. Tjahjo menyebut putusan itu antara lain membolehkan penerbitan Perppu dengan dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang.

"Kedua aturan hukum yang belum memadai, ketiga Perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru," papar Tjahjo.

Dia menegaskan, proses penyusunan Perppu melibatkan banyak pihak di antaranya pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh mayarakat, dan lain-lain. Perpu lanjut dia tidak menyasar pada suatu agama maupun organisasi tertentu, tetapi lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


(REN)

Penyakit Novanto Kembali Bertambah

Penyakit Novanto Kembali Bertambah

1 hour Ago

Setyo menduga vertigo yang diderita Novanto berasal dari penyakit sinusitisnya.

BERITA LAINNYA