Yusril: Pembubaran Semena-mena Ciri Negara Otoriter

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 14 Jul 2017 13:07 WIB
perppu pembubaran ormas
Yusril: Pembubaran Semena-mena Ciri Negara Otoriter
Pakar ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra. Foto: MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Pasalnya dalam aturan itu, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri selaku pemberi izin, bisa membubarkan ormas tanpa melalui jalur hukum.

"Dengan Perppu yang baru ini, menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurut dia, dalam praktik di lapangan, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan menkumham untuk membubarkan ormas. Sementara itu, menkumham tidak bisa menolak kemauan presiden. Melalui mendagri dan menkumham, ormas akan dinilai apakah menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu.

"Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya," imbuh Yusril.

Sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum oleh menkumham. Pencabutan tersebut, menurut Pasal 80 A Perppu, sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut. 

Yusril menyayangkan proses pembubaran ormas tanpa adanya proses pengadilan. Ini, kata dia, harus dikritisi dan menjadi esensi pembeda antara isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang mewajibkan menkumham untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. 

"Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan," katanya.

Baca: ?Seskab: Perppu Ormas untuk Selamatkan Ideologi Bangsa

Yusril juga menggarisbawahi sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anggota dan pengurus ormas. Pasalnya, konsekuensinya cukup berat, merujuk pada Pasal 59 ayat 4, dengan kurungan seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Asumsinya, ormas dengan anggota 1 juta orang, jika organisasinya dianggap menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila, semuanya bisa dipenjara seumur hidup atau ketentuan pidana lain. "Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita, sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba, dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini," sebut Yusril.




(OGI)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

26 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA