Jokowi Emoh Mencampuri Masa Depan Politik Ahok

Damar Iradat    •    Rabu, 23 Jan 2019 20:12 WIB
ahok
Jokowi Emoh Mencampuri Masa Depan Politik Ahok
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) meninjau proyek MRT Jakarta koridor Selatan - Utara fase 1 di Dukuh Atas, Jakarta. Foto: MI/Galih Pradipta.

Jakarta: Presiden Joko Widodo enggan mencampuri kelanjutan karier politik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok selepas bebas dari penjara. Hal itu menjadi urusan Ahok.
 
"Ya terserah Pak Ahok lah, terserah Pak Ahok," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.
 
Jokowi juga belum memiliki jadwal bertemu dengan Ahok. Ahok diketahui akan bebas dari penjara Kamis, 24 Januari 2019, setelah dipenjara selama dua tahun karena terbukti bersalah dalam kasus penodaan agama.
 
"Belum ada rencana," tutur Jokowi yang sempat berpasangan dengan Ahok memimpin DKI Jakarta pada 2012 hingga 2014.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersyukur dengan kebebasan Ahok. Namun begitu, Hasto belum tahu apakah Ahok bakal ditarik ke PDI Perjuangan setelah menjalani masa hukuman.
 
Hasto tak ingin memaksa Ahok masuk PDI Perjuangan. Ia juga menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Ahok. "Pak Ahok dulu sebagai gubernur didukung PDI Perjuangan sehingga masalah masuk serahkan sepenuhnya ke beliau," tegas dia.
 
Di sisi lain, Hasto memastikan besok tak ada seremoni pembebasan Ahok. Ahok hanya akan dijemput keluarga. Ia juga memastikan tidak ada pertemuan antara Ahok dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 
 
Baca: Simpatisan Ahok Berdatangan ke Mako Brimob

"Tidak ada, karena ini ultah (ulang tahun). Beliau (Mega) nanti malam ada acara pribadi dengan keluarga, agenda selanjutnya dari Pak Ahok," ujar Hasto.
 
Ahok telah menjalani masa penahanan sejak 9 Mei 2017 lalu. Dia divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mei 2017.
 
Ahok terbukti melanggar Pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama. Hal ini buntut ucapannya yang mengutip surat Al Maidah di depan masyarakat Kepulauan Seribu pada September 2016.




(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA