Bamsoet Pantau Perumusan Pasal Penghinaan Presiden

Ilham wibowo    •    Rabu, 07 Feb 2018 17:23 WIB
ruu kuhprancangan kuhp
Bamsoet Pantau Perumusan Pasal Penghinaan Presiden
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) - Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) optimistis Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merumuskan dengan baik pasal penghinaan presiden. Formulasi terus dilakukan agar masyarakat paham. 

“Kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dicapai rumusan yang baik,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018. 

Bamsoet mengaku terus memantau dinamika politik yang terjadi dalam pembahasan RKUHP ini. Ia tak ingin kemudian timbul kekhawatiran berlebihan dari masyarakat menyikapi pasal yang semula sempat digugat dan digugurkan di Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

"Agar disepakati antara pemerintah dan DPR tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," imbuh dia. 

Anggota Komisi III Taufiqulhadi mengklaim pasal penghinaan presiden dalam RKUHP telah disepakati seluruh fraksi. Ia menampik jika pasal tersebut hanya untuk melindungi pemerintahan saat ini. 

(Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Bermakna Lentur)

"Anggota fraksi yang hadir di tim perumus (RKUHP) semua setuju masalah itu (pasal penghinaan presiden), tidak ada perbedaan pendapat," ujar Anggota Panja RKUHP ini. 

Perumusan RKUHP ini dilakukan dengan cermat agar dapat berlaku hingga 100 tahun ke depan. Politikus Partai NasDem ini menilai kehadiran pasal penghinaan presiden merupakan bentuk perlindungan kewibawaan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. 

Keistimewaan, kata dia, perlu didapat lantaran presiden dipilih oleh rakyat. "Ini kan baru efektif dua tahun setelah disahkan, RKUHP ini untuk 100 tahun yang akan datang, jadi kita tidak boleh personal ketika membahas masalah, karena ini untuk bangsa," tandas dia. 






(REN)