Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Bermakna Lentur

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 05 Feb 2018 13:51 WIB
ruu kuhppresiden jokowi
Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Bermakna Lentur
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu--MI/Atet Dwi

Jakarta: Institute Criminal and Justice Reform (ICJR) menilai pasal penghinaan presiden yang dihidupkan kembali di rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) bermakna lentur. Tidak adanya standar baku pernyataan yang dianggap menghina. 

"Ketentuan ini ke depan akan sangat dimungkinkan digunakan untuk menekan kritik dan pendapat terhadap presiden dan wakil presiden. Hal ini nampak dari tidak adanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina," kata Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Senin, 5 Februari 2018.

Sehingga, menurut Eramus berbagai macam perbuatan yang dianggap  bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Hal demikian menunjukkan lenturnya pemaknaan pasal 263 ayat 1 RKUHP.

Baca: RKUHP Disahkan, Insiden Kartu Kuning Mahasiswa UI Bisa Dipidanakan

 
Kemudian, pasal penghinaan presiden ini dianggap sebagai delik biasa. Dengan ancaman pidana lima tahun. Berbeda dengan delik penghinaan di pasal lainnya. Sebagai contoh di pasal 540-550 RKUHP soal tindak pidana pencemaran nama baik.

"Pasal 540 tentang penghinaan yang hanya diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Hal ini menjelaskan bahwa sifat delik pasal 263 ayat 1 ini menjadi diskriminatif," jelas Erasmus.

Baca: DPR Disarankan Batalkan RKUHP
 
Selanjutnya, ada perbedaan yang fundamental antara kedudukan raja/ratu dalam undang-undang dasar Kerajaan Belanda yang tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana warisan KUHP Indonesia. Sementara, kedudukan presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945 dan memperhatikan prinsip dalam KUHP mengenai “asas kesamaan di depan hukum”. 

"Tidak dikenalnya forum previlegiatum (hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri) dalam peradilan di Indonesia," kata dia.



(YDH)