Bawaslu Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Ilham wibowo    •    Selasa, 13 Mar 2018 12:28 WIB
pilkada 2018
Bawaslu Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Ilsutrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja tak sependapat dengan keinginan penundaan proses hukum pasangan calon yang terindikasi korupsi di Pilkada 2018. Status hukum seseorang dinilai menjadi syarat mutlak pencalonan.
 
"Silakan (bersepakat) seperti itu, tapi tidak ada pendapat dari Bawaslu seperti itu (menunda proses hukum kontestan Pilkada)," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.
 
Ia menuturkan pasangan calon kepala daerah yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari pemilihan. Bawaslu perlu menentukan keadilan dengan tak berhenti memproses hukum terkait temuan kasus yang dilakukan calon kepala daerah.
 
"Karena ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pemilu misalnya ijazah palsu, kan tidak boleh dihentikan," ujarnya.
 
Seluruh pelanggaran hukum yang dilakukan pada saat tahapan pilkada dinilai perlu dilakukan penindakan tegas. Proses hukum serta evaluasi penilaian kontestasi bakal dilakukan Bawaslu termasuk bila terjadi tindak pidana korupsi.
 
"Iya, khususnya operasi tangkap tangan (OTT)," ungkapnya.

Baca: Polri Pastikan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto minta agar KPK menunda penetapan status tersangka bagi pasangan calon yang terindikasi kasus korupsi.  Permintaan ini merupakan hasil dari kordinasi yang dilakukan antara KPU, KPK, dan Jaksa Agung.
 
"Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelenggara hanya mohon ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi atau pun sebagai tersangka," kata Wiranto saat ditemui di Ruang Rapat Utama Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.
 
Menurut dia bila KPK menetapkan pihak yang sudah resmi jadi calon kepala daerah akan mengancam keberlangsungan pemilu. Ia berdalih ini akan mengancam kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon juga partai pendukung calon tersebut.
 
"Apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," tutur Wiranto.
 
Mantan Ketum Hanura ini mengatakan permintaan tersebut tidak berlebihan. Penetapan status bagi pihak tersebut bisa dilanjutkan kembali setelah pemilu usai.
 
"Tidak berlebihan, kalau permintaan dari penyelenggara pemilu ya tunda dululah. Nanti setelah pelaksanaan itu silakan lanjutkan. Nanti kalau sudah pemilu, ya tidak ada masalah. Silakan saja. Itu Hasil rapat kita," pungkas Wiranto.




(FZN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA