PDIP Anggap Pratikno Tepat Pimpin Tim Penjaring Cawapres

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 12 Mar 2018 15:02 WIB
pilpres 2019
PDIP Anggap Pratikno Tepat Pimpin Tim Penjaring Cawapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) bersama Mensesneg Pratikno (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) sebelum sidang kabinet. Foto: Antara/Puspa Perwitasari.

Jakarta: Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sosok tepat memimpin tim internal penjaringan calon wakil presiden (cawapres) bagi Presiden Joko Widodo. Berlatar belakang nonpartai, dia dinilai lebih independen menjaring cawapres.

"Itu yang tim Pak Jokowi ya boleh-boleh sajalah. Kan memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat, paling dipercaya," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan, Senin, 12 Maret 2018.

Menurut dia, sosok Pratikno yang berlatar akademisi bisa menilai secara objektif kapasitas cawapres pendamping Jokowi. Apalagi, dia pernah menjabat sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) sehingga dianggap imparsial dan tidak mudah berpihak. 

"Informasi sensitif tidak diperdagangkan dan diperjualbelikan antarparpol," ujar Hendrawan. 

Meski demikian, kata Hendrawan, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, keputusan pasangan capres dan cawapres pada akhirnya dicalonkan oleh partai politik. "Parpol sudah melewati babak kualifikasi dan langsung memasuki babak semifinal. Kalau ada tim lain yang dibentuk itu pasti masih babak kualifikasi," jelas Pratikno. 

Sebelumnya, Pratikno tak menampik terlibat pembahasan kriteria calon wakil presiden untuk Joko Widodo pada Pilpres 2019. Kriteria masih ditelaah.

Baca: Mensesneg Mengakui Ikut Menelaah Kriteria Cawapres Jokowi

"Ini bukan tim segala macam begitu. Ini kan telaah, gitu saja," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dia mengatakan hasil pembahasan belum diserahkan kepada partai politik pendukung Jokowi. Perlu waktu hingga pembahasan rampung. "Ini kan belum final. Ya nanti sajalah kalau sudah," tegas dia.

Pratikno tak mau menginformasikan siapa saja yang ikut pembahasan. Ia juga menyanggah isu keterlibatan tokoh nasional dan kalangan profesional dalam proses itu.





(OGI)