KPU Sebut Pemilu Serentak Berpotensi Mundur

Putri Anisa Yuliani    •    Kamis, 11 Jan 2018 15:44 WIB
revisi uu pemilupemilu serentak 2019
KPU Sebut Pemilu Serentak Berpotensi Mundur
Ketua KPU RI Arief Budiman--Antara/Aprilio Akbar

Jakarta: Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) serentak pertama kali digelar tahun 2019. Pesta demokrasi tersebut berpotensi mundur.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Arief Budiman usai mendengar putusan gugatan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang No. 7 tahun 2017. Uji materi diajukan sejumlah partai, yakni Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Iya, bisa jadi mundur. Kita hitung nanti waktunya," kata Arief di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Menurut Arief, bertambahnya tahapan yang harus dilakukan membuat waktu yang dibutuhkan bertambah. Karena itu, Pileg dan Pilpres serentak terbuka untuk mundur. Menurutnya, hal itu pun bisa dilakukan selama ada putusan MK.

"Memang UU Pemilu sudah membatasi. Tapi kan ada yang baru dari UU ini. Jadi bisa saja," ujarnya.

Baca: MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang

 
Putusan MK menyatakan KPU wajib melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik tanpa terkecuali. Sebelumnya, verifikasi faktual hanya dilakukan terhadap parpol baru. 

Sementara parpol yang telah memenuhi ambang batas parlemen dari pemilu sebelumnya dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu secara otomatis.

Menurut Arief, pihaknya harus merevisi peraturan KPU tentang verifikasi faktual, serta tahapan dan jadwal Pemilu. Untuk melakukan revisi tersebut, KPU harus berkonsultasi dengan DPR.

"PKPU harus direvisi, tahapan dan jadwal juga harus direvisi. Kita harus konsultasi dengan DPR," ujar Arief.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut, KPU harus melaksanakan verifikasi faktual terhadap parpol lama sebaik mungkin. Verifikasi tidak boleh membuat kegaduhan.

KPU. menurut dia, harus mempersiapkan KPU daerah agar siap melakukan verifikasi faktual. "Sebaiknya juga mempersiapkan KPU daerah sebaik mungkin agar tidak ada intervensi," ujarnya.

Menurut Titi, verifikasi faktual parpol lama bukan berarti pileg dan pilpres serentak mundur. KPU diuji untuk bisa melaksanakan tugasnya dalam tenggat waktu yang ditentukan.

"UU Pemilu sudah final mengharuskan Pileg dan Pilpres serentak dalam waktu 20 bulan sejak UU diundangkan dan itu tidak bisa mundur. Di sinilah kreativitas KPU harus bermain. Bisa saja membagi petugas verifikasi menjadi dua rombongan atau menempuh cara lain," tukasnya.



Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mengungkapkan rasa syukur karena uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 tentang verifikasi faktual dikabulkan MK. Dengan kewajiban verifikasi faktual parpol lama, hal ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Karena memang melihat dinamika kependudukan dan geografis Indonesia yang terus berkembang, dari segi jumlah penduduk juga. Jadi sebaiknya semua parpol harus diverifikasi faktual," ungkapnya.


(YDH)

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

3 hours Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…

BERITA LAINNYA