Jakarta: Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) serentak pertama kali digelar tahun 2019. Pesta demokrasi tersebut berpotensi mundur.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Arief Budiman usai mendengar putusan gugatan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang No. 7 tahun 2017. Uji materi diajukan sejumlah partai, yakni Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Iya, bisa jadi mundur. Kita hitung nanti waktunya," kata Arief di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.
Menurut Arief, bertambahnya tahapan yang harus dilakukan membuat waktu yang dibutuhkan bertambah. Karena itu, Pileg dan Pilpres serentak terbuka untuk mundur. Menurutnya, hal itu pun bisa dilakukan selama ada putusan MK.
"Memang UU Pemilu sudah membatasi. Tapi kan ada yang baru dari UU ini. Jadi bisa saja," ujarnya.
Baca: MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang
Verifikasi faktual partai politik merupakan bagian dari proses panjang rekrutmen pemimpin nasional termasuk presiden dan jajaran a…
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta tahapan verifikasi faktual partai politik disederhanakan.
Menurut Arsul, UU Pemilu tak mengenal adanya istilah tahapan verifikasi faktual.
Partai baru diuntungkan jika tak ada verifikasi faktual.
KPU harus tetap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi faktual partai politik.
Verifikasi terhadap partai politik lama dan baru tetap akan dilakukan.
Sipol sudah mewakili prinsip verifikasi faktual.
Sehingga verifikasi faktual ulang dianggap telah dilakukan.
Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Rapat untuk tidak menggangu jalannya proses pemilu.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Partai politik pendukung diminta berbesar hati apabila kadernya tak dipilih menjadi cawapres Jokowi.
Romahurmuzy menilai Amien Rais tak pantas berbicara politik praktis di momen acara keagamaan.
Basarah menggoda jika Romy satu-satunya cawapres yang diundang di Harlah GP Ansor.
Romy sapaan akrabnya mengatakan Jokowi akan berbicara blak-blakan soal peluang tersebut.
Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengapresiasi KPU dalam penyusunan Rancangan Peraturan KPU yang melarang eks narap…
Hasto Kristiyanto menanggapi santai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Johan Budi justru mempersilakan KSPI menggugat Perpres TKA ke MA.
GP Ansor ingin agar gerakan kepemudaan ini lebih diterima di kalangan generasi milenial.
Ketua DPR Bambang Soesatyo bakal menemui koleganya untuk mengurungkan niat membentuk hak angket Perpres TKA.
Pengamat Politik Ray Rangkuti meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya dijadikan lembaga administrator semata.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…