PAN Minta Data Pribadi Kader di Sipol Dijaga

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 13 Oct 2017 11:50 WIB
pemilu serentak 2019
PAN Minta Data Pribadi Kader di Sipol Dijaga
Waketum PAN Hanafi Rais mendaftarkan partainya ke KPU. Foto: MTVN/M. Rodhi Aulia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga data yang ada di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Mereka tak ingin data pribadi kadernya jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Harapan kami ke KPU karena Sipol ini sifatnya big data, maka mohon dijamin betul keamanan data yang kita serahkan ke KPU," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Hanafi Rais di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2017.

Menurut Hanafi, saat ini tengah marak kejahatan siber. Untuk itu, pihaknya memohon KPU dapat menjaga kerahasiaan data dari sejuta kadernya dalam Sipol dengan sebaik-baiknya.

"Sesuai dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan PP (peraturan pemerintah) terkait ITE, termasuk UU Adminduk (Administrasi Kependudukan), NIK (nomor induk kependudukan) dari seluruh WNI adalah data pribadi dan harus dijamin kerahasiaannya," ucap dia.

Hanafi menuturkan, pihaknya sempat mengalami kendala teknis dalam pengisian Sipol. Padahal, Sipol adalah persyaratan wajib yang berbeda dari pemilu sebelumnya.

"Kami beserta seluruh tim relawan, tim data, tim input, saya bisa katakan walaupun pada awalnya ada kesulitan teknis. Tapi, sepanjang malam kita menikmati prosesnya," ucap dia.

Ia bersyukur pengisian Sipol tuntas. Seluruh berkas cetak dari kepengurusan berbagai tingkatan di seluruh Indonesia juga diyakini telah lengkap.

"Kami meniatkan di sini sebagai partai peserta pemilu 2019, kami mengharapkan pemilu dari proses hingga hari H berjalan dengan damai, tertib, dan juga membahagiakan untuk seluruh masyarakat Indonesia," pungkas dia.


(OGI)

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

23 minutes Ago

Agenda sidang perdana ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada KPK.
 

BERITA LAINNYA