Daftar Program Konkret yang Disodorkan PPP Djan Faridz ke Ahok

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 18 Oct 2016 04:00 WIB
pilgub dki 2017
Daftar Program Konkret yang Disodorkan PPP Djan Faridz ke Ahok
PPP hasil Muktamar Jakarta deklarasikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Foto: M Rodhi Aulia/Metrotvnews.com.

Metrotvnews.com, Jakarta: PPP hasil Muktamar Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di pilkada DKI Jakarta 2017. PPP pimpinan Djan Faridz ini menyodorkan sejumlah program konkret yang harus dijalankan Ahok dan Djarot.

"Nota kesepahaman antara PPP dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat," kata Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat membacakan daftar program di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).

Humphrey mengatakan, nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dan Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah sebagai pihak pertama dan Ahok serta Djarot sebagai pihak kedua.

Baca: Djan Sebut Ahok-Djarot Telah Banyak Jalankan Program Pro Islam

Nota kesepahaman ini menyusul kesiapan Ahok melaksanakan seluruh program yang disodorkan, jika kelak terpilih lagi sebagai gubernur periode 2017-2022.

Berikut daftar program konkret yang harus dijalankan. Terdiri dari program khusus untuk umat Islam dan untuk masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan.

1. Program Kerja yang berdampak langsung kepada umat Isam

A. Menambah fungsi Islamic Centre yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi pusat perpustakaan sejarah Islam Indonesia.

B. Membangun masjid raya di setiap wilayah kota di DKI Jakarta seperti masjid raya di Daan Mogot, Jakarta Barat.

C. Memberikan anggaran rutin perbaikan dan perawatan kepada setiap masjid dan musala, khususnya tempat wudu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta.

D. Meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muazin, ustaz, dan ustazah serta marbot masjid di wilayah DKI Jakarta, antara lain dengan memberikan tunjangan bulanan.

E. Memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk pondok pesantren yang berada di wilayah DKI Jakarta.

F. Memberikan kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk melakukan kerja sama pengelolaan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

G. Menghormati, mengizinkan dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan perayaan hari besar umat Islam termasuk merayakan malam takbiran dan menutup seluruh tempat hiburan malam sepanjang bulan suci Ramadan di wilayah DKI Jakarta.



2. Program kerja yang berdampak langsung kepada seluruh warga DKI Jakarta, yaitu:

A. Membangun tempat terpadu bagi panti asuhan, rumah jompo, dan rumah singgah anak-anak telantar dan sarana kesehatan, pendidikan, dan budaya di lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. Memberikan bantuan biaya operasional untuk panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah anak-anak telantar yang tidak dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. Memberikan kesejahteraan untuk warga, nelayan yang terkena dampak relokasi sehubungan dengan reklamasi. Antara lain dengan membangun pelabuhan rakyat yang dilengkapi dengan rumah susun di sepanjang tanggul laut yang terhubung dengan tempat pelelangan ikan, tempat penyimpanan ikan, pusat jajanan serba ada, pasar tradisional, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah di atas lahan reklamasi dan transportasi laut antar pulau bagi warga Kepulauan Seribu.

D. Memberikan kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta yang terkena relokasi akibat penggusuran dengan membangun rumah susun pengganti yang lengkap dengan sarana pendidikan, pasar, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal semula warga.

E. Melaksanakan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan mengubah kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas untuk pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan dan perkantoran menjadi minimal 5 persen dari luas lantai.

F. Membangun pusat jajanan serba ada untuk pedagang kaki lima berdagang di tanah-tanah terlantar di wilayah DKI Jakarta.

G. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas program MHT (MH Thamrin) yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas kampung-kampung di DKI Jakarta seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977.

 


(AZF)