Anang Sebut Muhadjir tak Fokus Kerja

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 18:44 WIB
ujian nasional
Anang Sebut Muhadjir tak Fokus Kerja
Anggota Komisi X Anang Hermansyah (kanan). Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana moratorium Ujian Nasional (UN) yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dinilai kurang tepat. Sebab, masih banyak masalah pendidikan lain yang lebih mendesak untuk dibenahi.
 
Anggota Komisi X Anang Hermansyah mengatakan, penghapusan UN berarti membebankan siswa kepada para guru. Padahal, guru juga punya banyak persoalan.
 
Menurut Anang, masih banyak pekerjaan lain yang perlu dibenahi. Anang mengungkapkan hasil uji kompetensi guru mencatatkan standar guru masih di angka 5,3 persen. Tak hanya itu, sekitar 70 ribu guru belum mengikuti program sertifikasi. Selain itu, juga ada 700 ribu guru tak tetap di seluruh daerah Indonesia.
 
"Ini semua pekerjaan rumah Mendikbud," kata Anang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
 
Anang juga melirik masalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih memprihatinkan. Kata dia, kualitas sarana dan prasaran ini dipicu oleh persoalan dana alokasi khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 
"Belum lagi Mendikbud berencana merombak kurikulum 2013. Jadi memang menteri kita ini tidak fokus dalam bekerja. Ingat, semua ide Mendikbud ini taruhannya adalah anak didik," kata Anang.
 
Musisi ini menilai rencana penghapusan ujian nasional tak tersusun dengan baik. Internal pemerintah masih belum satu suara terkait hal ini. Ia pun menyarankan pemerintah menggelar rapat untuk membicarakan hal ini.
 
"Rapatkan dulu di internal pemerintahan, kaji secara matang baru uji publik," kata Anang.
 
Menteri Muhadjir telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Kata dia, Presiden Jokowi setuju dengan wacana itu.
 
Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu penerbitan Instruksi Presiden (Inpres). Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.
 
Muhadjir pun telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini pun ditargetkan terealisasi pada 2017.


(FZN)