Pansus Hak Angket 'Masuk Angin'

Astri Novaria    •    Jumat, 19 May 2017 08:52 WIB
angket kpk
Pansus Hak Angket 'Masuk Angin'
Ilustrasi: Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Antara.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket (penyelidikan) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan pananganan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) semakin tidak jelas. Rapat Badan Musyawarah (bamus) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis 18 Mei 2017, belum membuahkan hasil.

Rapat Bamus pun dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan kembali pekan depan. Perwakilan dari sepuluh fraksi DPR yang mengikuti rapat Bamus belum menyetor nama-nama untuk menjadi anggota pansus hak angket KPK.

Bahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) telah mengirim surat resmi ke pimpinan DPR. Mereka menyatakan tidak akan mengirim perwakilan ke pansus.

"Kami sampaikan data terakhir dari kesekjenan, ternyata sampai rapat Bamus dilaksanakan belum ada fraksi yang mengusulkan nama-nama sebagai anggota Pansus Angket KPK," jelas Taufik seusai memimpin rapat Bamus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Dalam rapat tersebut, Sekjen DPR Achmad Djuned menegaskan, berdasarkan tata tertib DPR, kepanitiaan angket baru bisa terbentuk bila diikuti semua perwakilan fraksi. Ketika ditanya apakah pansus tidak akan terbentuk karena F-PKS sudah menolak, Taufik tidak mejawab secara pasti.

"Enggak bisa lakukan tafsir. Yang jelas, tatib dewan pasal 171 menyatakan pansus angket harus diikuti semua unsur fraksi," jelas dia.

Dia berharap dalam rapat Bamus pekan depan, fraksi-fraksi sudah memasukkan nama-nama anggota dewan yang akan duduk di pansus. "Ini kan proses politik. Kita serahkan semua pada kewenangan intuisi dari fraksi-fraksi," tutur politikus PAN itu.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada 28 April lalu, DPR setuju mengajukan hak angket terhadap KPK. Namun, tiga fraksi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, dan Gerindra, keluar ruangan rapat sebagai protes terhadap pemimpin rapat yang dianggap tidak menghiraukan interupsi mereka.

Baca: Pansus Angket KPK belum Beranggota

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengakui hingga saat ini belum menentukan anggota yang akan masuk pansus angket. Meskipun demikian, ia memastikan akan mengirimkan anggota yang berlatar belakang hukum, bukan politik, untuk masuk pansus.

Menurut dia, meski ada fraksi yang sudah menyatakan resmi tidak akan mengirimkan anggota, pansus akan tetap berjalan. Alasannya, Pasal 201 ayat (2) UU MD3 menyatakan, bila angket disetujui (rapat paripurna), DPR membentuk pansus yang terdiri dari seluruh unsur fraksi.

"Kita bisa balik, fraksi yang tidak mengirim anggota bisa dianggap melanggar," ujar dia.





(OGI)

3 <i>'Cluster'</i> Besar Pemain Korupsi KTP-el

3 'Cluster' Besar Pemain Korupsi KTP-el

1 hour Ago

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membagi pihak yang terseret kasus…

BERITA LAINNYA