MK Tak Bisa Bubar Tanpa Amandemen UUD

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 02 Nov 2018 18:01 WIB
mahkamah konstitusidpd ri
MK Tak Bisa Bubar Tanpa Amandemen UUD
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Foto: MI/M irfan

Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai tidak mudah mengubah sistem ketatanegaraan termasuk mengevaluasi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu menanggapi surat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Presiden Joko Widodo yang meminta keberadaan MK dievaluasi. 

"Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara diatur dalam UUD 1945. DPD tidak dapat mengubah keberadaan Mahkamah Konstitusi," kata Ace saat dihubungi Medcom.id, Jumat 2 November 2018. 

Menurut dia, MK adalah produk dari reformasi yang dituangkan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. "Jika kita mau mengevaluasi keberadaan MK, maka UUD 1945 harus diamandemen kembali," jelas Ace.

Sebelumnya, surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah lembaga tinggi negara tersebar di kalangan pewarta. Pimpinan DPD meminta evaluasi keberadaan MK.

(Baca juga: DPD Menyurati Presiden Minta Evaluasi Keberadaan MK)

Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Dalam surat, pimpinan meminta evaluasi lantaran keputusan MK soal larangan anggota DPD aktif di kepengurusan partai politik.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan surat yang ia tanda tangani. Nono mengklaim evaluasi MK juga diinginkan oleh DPR dan MPR. 

"Jadi begini ya yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat. MPR juga. Tiga lembaga itu membuat. Jadi, baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Nono mengaku surat evaluasi kepada lembaga yang dikepalai oleh Anwar Usman itu, ia kirimkan langsung kepada Jokowi. Begitu pula surat dari DPR dan MPR sudah diberikan kepada presiden pada 21 September.

"Surat tidak dikirimkan ke MK tapi ke Presiden dan semua lembaga," katanya.
 


(REN)