Kalla: Kritik Boleh tapi Jangan Menghina

Dheri Agriesta    •    Selasa, 06 Feb 2018 16:42 WIB
ruu kuhp
Kalla: Kritik Boleh tapi Jangan Menghina
Wakil Presiden Jusuf Kalla--Antara/Wahyu Putro

Jakarta: Pasal penghinaan Presiden yang dihapus Mahkamah Konstitusi kembali masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pasal tersebut dibuat sedimikian rupa agar tak disalahgunakan.

"Ya, dibikin jangan (pasal) karet," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Februari 2018.

Kalla mengatakan Presiden merupakan lambang negara yang harus dihormati. Lagipula, pimpinan negara tak masalah menerima kritik dari masyarakat, asal bukan hinaan.

Karena, kritik dan hinaan merupakan dua hal yang berbeda. Kalla menyebut, kritik selalu memiliki dasar dan duduk perkara yang jelas. "Kalau hina tidak ada dasarnya, jadi kalau mau kritik saja, tapi ada buktinya dasarnya," kata Kalla.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Perlindungan Kewibawaan

Kalla mencontohkan beberapa tuduhan dan hinaan yang kerap dilancarkan kepada Presiden Jokowi. Seperti tuduhan bahwa Presiden Jokowi berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). "Dasarnya apa? Kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya kan? Apalagi Presiden, contohnya itu," kata Kalla.

Aturan pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu termaktub dalam draf RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. 

Baca: Komnas HAM Menolak Aturan Genosida Masuk ke RUU KUHP

Pasal 265 berbunyi, 'Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV". 

Pasal 266 berbunyi, 'Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud  agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".



(YDH)