Perubahan Tatib sebagai Langkah Penguatan DPD

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 09 Oct 2017 15:23 WIB
berita dpd
Perubahan Tatib sebagai Langkah Penguatan DPD
DPD RI bersama Research Center Media Group menggelar FGD bertema Pemantapan Kewajiban Konstitusional DPD RI dalam Pembangunan Daerah (Foto:Metrotvnews.com/Anggi Tondi Martaon)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPD RI bersama Research Center Media Group menggelar focus group discussion (FGD) bertema "Pemantapan Kewajiban Konstitusional DPD RI dalam Pembangunan Daerah." Diskusi dilakukan untuk membedah fungsi dan peranan DPD RI sebagai salah satu lembaga tinggi.

Dalam diskusi yang digelar di ruang rapat besar Media Indonesia, Jalan Pilar Mas, Kedoya, Jakarta Barat, Senin 9 Oktober 2017, terdapat berbagai kritik dan masukan yang disampaikan oleh peserta, mulai dari anggota DPD RI, peneliti senior LIPI Siti Zuhro, dan beberapa pengamat tentang penguatan DPD.

Ada yang mengusulkan penguatan DPD sebagai lembaga negara dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di lain pihak, ada juga yang mengusulkan penguatan cukup dilakukan melalui perubahan tata tertib (tatib).

Menyikapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan, semua masukan yang mengemuka dalam FDG tersebut sangat membangun. Pihaknya tinggal menyusun langkah agar masukan itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan menguatkan DPD.

"Semua masukan kita tampung, tinggal Kita akomodasikan bagaimana supaya paling mudah, pendek, dan kemudian kita masukkan dalam cluster jangka sedang dan panjang, karena ini kan proses. Tidak bisa tiba-tiba melompat jauh. Jadi, kita kerjakan dahulu yang memungkinkan," kata Nono.

Dijelaskan Nono, untuk memperkuat kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melalui perubahan tatib.

Soal legsilasi, Nono mengakui jika kewenangan DPD dalam pembahasan RUU atau revisi UU belum maksimal. Sebab, selama ini pembahasan aturan dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Sementara, DPD hanya bisa memberikan saran atau masukan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun revisi UU.

Oleh karenanya, Nono menyampaikan bahwa pihaknya perlu melakukan pendekatan dengan DPR dan pemerintah dalam perubahan tatib tersebut, sehingga fungsi DPD dalam legislasi bisa lebih ditingkatkan.

Sementara fungsi pengawasan, Nono mengatakan, pihaknya bisa memanfaatkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai acuan untuk memonitor pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, berbagai kebutuhan di daerah terpenuhi dengan baik.

"Apa yang menjadi catatan BPK itu menjadi modal DPD untuk melakukan pengawasan dan kontrol itu sendiri," ujar Nono.


(ROS)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

3 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA