DPR Diminta Hati-Hati Susun RKUHP

LB Ciputri Hutabarat    •    Sabtu, 03 Feb 2018 17:45 WIB
ruu kuhp
DPR Diminta Hati-Hati Susun RKUHP
Suasana diskusi di Gado-gado Boplo. Foto: MTVN/LB ciputri Hutabarat.

Jakarta: DPR diingatkan untuk hati-hati menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, penyusunan RKUHP berbeda dengan penyusunan undang-undang biasa.
 
“Ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan undang-undang biasa. Harus jauh lebih hati-hati,” kata Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2018.
 
Salah satu pasal yang harus dipikirkan kembali adalah Pasal Penghinaan Presiden. Pasal ini, menurut Bivtri mengancam demokrasi.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Perlindungan Kewibawaan 

Pasal ini sudah pernah dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. "Kalau memang bisa dihentikan, lebih baik dihentikan sekarang," ujar dia.
 
Bivtri menghubungkan pembahasan RKUHP dengan masa reses DPR. Kondisi itu sangat memungkinkan anggota dewan membuat pasal dengan sistem transaksional.
 
“Banyak sekali pasal yang nyelip-nyelip begitu loh. Dan, dinegosiasikan sekali lagi dengan cara-cara yang menurut saya dangkal, tidak membahas esensi dari hukum pidana itu," katanya..




(FZN)