Jakarta: Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyoroti aksi bela bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aksi terkait insiden pembakaran bendera diduga milik HTI di Garut, Jawa Barat itu dinilai mengada-ngada.
"Aksi-aksi tersebut terkesan mengada-ada. Soal pembakaran bendera sudah ditangani oleh pihak kepolisian," kata Abdul saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 1 November 2018.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum di kepolisian. Jika memang keberatan, ada jalur hukum pula yang bisa ditempuh, atau menyelesaikannya di meja hijau.
"Aksi-aksi tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan dan tidak menyelesaikan substansi permasalahan," ungkapnya.
Namun, Abdul dan Muhammadiyah menghormati rencana sejumlah elemen yang ingin tetap menggelar aksi. Itu jadi hak warga negara, asal tidak melanggar aturan.
"Tidak dapat dilarang sepanjang sesuai aturan," ucap dia.
Massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa dan unsurnya berencana kembali turun ke jalan pada Jumat, 2 November 2018. Aksi bakal digelar di kawasan Patung Kuda, hingga depan Istana Negara, Jakarta.
(AZF)
Din Syamsudin menduga ada pihak yang memanfaatkan isu pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, hingga berujung demonstrasi.
Insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai bentuk provokasi.
Aksi itu akan berlangsung pada Jumat 2 November 2018.
Karding mengajak seluruh komponen bangsa menolak pemikiran HTI.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
