Pimpinan DPD Sebut Surat Evaluasi MK Sesuai Aturan

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 03 Nov 2018 07:51 WIB
dpd ri
Pimpinan DPD Sebut Surat Evaluasi MK Sesuai Aturan
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Rivan Awal Lingga.

Jakarta: Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengatakan surat DPD ke Presiden Joko Widodo  meminta evaluasi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) disetujui seluruh pimpinan. Surat ini tak perlu persetujuan dari seluruh anggota DPD.

"Kita namanya surat, memang lebih otonom masing-masing kita kan pimpinan, sejauh itu konsepnya disetujui di pimpinan," kata Darmayanti saat dihubungi medcom.id, Jumat 2 November 2018.

Menurut Darmayanti, pimpinan DPD memiliki hak prerogatif menuliskan surat yang mengatasnamakan DPD. Tanpa perlu persetujuan dari anggota melalui rapat paripurna.

"Rapat pimpinan punya prerogatif di menuliskan sesuatu boleh mangatasnama DPD juga," ujarnya.

Darmayanti menambahkan, pimpinan DPD telah menjalin komunikasi dengan pimpinan DPR dan MPR terkait surat ini. Jadi menurutnya tak masalah surat ini tanpa persetujuan anggota DPD lainnya.

"Pimpinan secara otonomi menulis antar lembaga boleh, engga perlu lagi dibicarakan ke paripurna. Antar lembaga diberikan hak juga. Karena yg berkomunikasi antar lembaga negara itu kan Pimpinan," ujarnya.

Sebelumnya, Surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah lembaga tinggi negara tersebar di kalangan pewarta. Pimpinan DPD RI meminta evaluasi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK).

Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Dalam surat, pimpinan meminta evaluasi lantaran keputusan MK soal larangan anggota DPD aktif di kepengurusan partai politik.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan surat yang ia tandatangani. Nono mengklaim evaluasi MK juga diinginkan oleh DPR dan MPR. 

Nono mengaku surat evaluasi kepada lembaga yang dikepalai oleh Anwar Usman itu, ia kirimkan langsung kepada Jokowi. Begitu pula surat dari DPR dan MPR sudah diberikan pada presiden pada 21 September lalu.


(DRI)