UU ASN Dinilai Belum Mengakomodasi Tenaga Honorer

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 26 Sep 2018 10:36 WIB
tenaga honorer
UU ASN Dinilai Belum Mengakomodasi Tenaga Honorer
Rieke Diah Pitaloka. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. UU itu harus segera direvisi agar tidak merugikan para pekerja.
 
Anggota Panitia Kerja Revisi UU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan UU yang ada saat ini belum mengakomodasi kepentingan tenaga kerja honorer.
 
"Kelemahan UU ASN saat ini adalah tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer. Padahal sudah puluhan tahun mengabdi," kata Rieke di Jakarta, Rabu, 26 September 2018.
 
Pemerintah diminta berjanji  menyelesaikan persoalan tenaga honorer dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, di sisi lain ratusan ribu honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS belum jelas nasibnya.
 
Status tenaga kerja honorer sampai saat ini belum memiliki payung hukum. Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan  Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017.
 
Surat itu terkait penunjukan wakil dari pemerintah untuk membahas revisi UU ASN bersama DPR. "Surat presiden ini sifatnya sangat segera," katanya. 
 
Presiden Joko Widodo meminta Kemenkeu, Kemenkumham, KemenPAN dan RB untuk melakukan pembahasan.  Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut. "Sekarang tinggal pembahasan, ini sudah sampai September 2018 belum terjadi pembahasan," jelasnya.
 
Sebelumnya, Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan sikap terkait molornya Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca: Jokowi tak Mau Lagi Ada Tenaga Honorer

Padahal, revisi UU ASN dianggap cara yang tepat menuntaskan persoalan ratusan ribu honorer Indonesia yang masih belum jelas nasibnya hingga kini.
 
Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Hono‎rer K2 Indonesia (FHK2I),Wasekjen Adeksi Anna Morina, Ketua Umum KNASN Mariani dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.




(FZN)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

33 minutes Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA