Wacana Munaslub Golkar Dinilai Terlalu Dini

Dheri Agriesta    •    Senin, 20 Mar 2017 14:52 WIB
golkar
Wacana Munaslub Golkar Dinilai Terlalu Dini
Politikus senior Partai Golkar Muladi/MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus senior Partai Golkar Muladi menilai wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terlalu cepat. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mendalami kasus penyelewengan dana KTP elektronik belum menentukan posisi Novanto dalam kasus itu.

"Itu terlalu cepat itu, kan kita bicara pengumuman KPK saja masih bingung," kata Muladi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

KPK, kata Muladi, bahkan belum memulai penyidikan untuk melihat nama anggota parlemen periode lalu yang terlibat. Partai Golkar pun diminta tak buru-buru mengambil langkah.

"Harus jelas dulu siapa terdakwa dan buktinya jelas, baru partai harus mengambil langkah yang sangat bijaksana karena ini yang dipertaruhkan jutaan manusia," kata bekas Ketua Mahkamah Partai Golkar itu.

Kasus megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) diduga tak hanya mengalir ke anggota legislatif. Beberapa partai politik, seperti Golkar, Demokrat, dan PDI Perjuangan, diduga turut menerima dana tersebut. Golkar dalam dakwaan Jaksa KPK dituding menerima Rp150 miliar.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, partainya tidak sepeser pun menerima aliran dana proyek, termasuk kepada dirinya.

Novanto mengaku prihatin atas banyaknya nama-nama kader Golkar yang disebutkan dalam dakwaan. Ia menyerahkan segala klarifikasi kepada mereka yang disebut namanya. Mereka juga diimbau memberikan keterangan bila nanti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

"Saya serahkan nanti untuk bisa menyampaikan sejelas-jelasnya," kata dia.


(OJE)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

3 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA