Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Tuntaskan Obesitas Regulasi

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 08 Dec 2018 13:42 WIB
reformasi hukum
Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Tuntaskan Obesitas Regulasi
diskusi Populi Center dan Smart FM Network di The Atjeh Connection. Foto: Medcom.id/Husen.

Jakarta: Rencana pemerintah membentuk lembaga legislasi disambut positif. Lembaga yang menangani draft perundang-undangan itu diyakini mampu menuntaskan obesitas regulasi.
 
Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mengatakan, proses penyederhaan regulasi perlu dibuat secara sistematis dan berkesinambungan agar obesitas regulasi bisa diselesaikan.
 
"Pembentukan regulasi kerap  tumpang tindih antarbeleid yang ada. Meski demikian, pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai melakukan pembenahan meski baru bersifat sektoral melalui penyederhanaan perizinan," kata  Solikhin dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di The Atjeh Connection, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2018.
 
Menurut dia manajemen regulasi pemerintah masih lemah. Koordinasi antarkementerian jadi salah satu penyebabnya. Masing-masing kementerian dan lembaga punya inisiatif sendiri-sendiri.
 
"Ketika ada masalah, pendekatannya selalu sektoral. Bila diselesaikan secara sektoral, maka ego sektoral itu yang muncul sehingga enggak selesai masalah ini," ungkap Solikhin.

Baca: Hamdan Zoelva Usul Pembentukan Lembaga Pengatur UU

Dia bilang, lembaga regulasi milik pemerintah bisa menjadi solusi menuntaskan manajemen regulasi di tingkat eksekutif. Solikhin yakin lembaga legislasi ini bisa membuat pemerintah mengendalikan hingga mengontrol undang-undang yang dibuat.
 
"Ini yang kami harapkan, semoga terus bergulir rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani draft perundang-undangan karena dia bisa mengendalikan, mengontrol perencanaan, pembahasan, hingga monitoring evaluasi," pungkas Solikhin.
 
Wacana pembentukan lembaga legislasi dimunculkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kata dia, lembaga legislasi merupakan badan khusus yang akan mengurusi segala peraturan perundang-undangan.
 
Perumusan regulasi yajg berkaitan dengan pemerintah nantinya akan dikoordinasi secara terpusat dan nantinya dikonsultasikan dengan parlemen. Pembentukan badan ini merespons banyaknya aturan hukum di Indonesia yang berdampak pada lambatnya laju pembangunan.
 
Bila terwujud, maka lembaga perumus aturan yang ada di setiap kementerian/lembaga akan dihapus. Semua peraturan perundang-undangan nantinya akan dibuat melalui satu pintu.
 


(FZN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA