Putusan MA Membolehkan Eks Koruptor Nyaleg Dianggap Mengecewakan

Damar Iradat    •    Minggu, 16 Sep 2018 14:24 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
Putusan MA Membolehkan Eks Koruptor <i>Nyaleg</i> Dianggap Mengecewakan
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay/Medcom.id/Damar Iradat

Jakarta: Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan eks napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dianggap mengecewakan. MA dinilai tidak mendengar aspirasi publik soal larangan eks koruptor nyaleg.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menyebut cita-cita masyarakat agar pemilu berintegrasi dihancurkan lewat putusan MA.

"Sesuatu yang tadinya kami dambakan, bahwa upaya untuk mencegah korupsi yang sangat bermasalah di negeri kita ini, ini bisa diperbaiki melalui putusan MA ini, tapi ternyata tidak," ungkap Hadar dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 16 September 2018.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menjelaskan putusan MA dinilai tidak memerhatikan aspirasi dan kebutuhan membenahi permasalahan korupsi. Padahal, larangan eks napi korupsi kembali nyaleg dianggap sebagai pangkal untuk membenahi masalah korupsi yang menjangkit di Indonesia.

Baca: KPU Hati-hati Sikapi Putusan MA

Padahal, aturan KPU yang melarang eks napi korupsi nyaleg merupakan upaya agar masyarakat mendapatkan calon-calon terbaik. Sayangnya, hal itu tidak dipikirkan MA.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Suaib menyebut putusan MA menjadi tamparan keras bagi perjuangan publik terhadap korupsi.

"Keluarnya putusan MA memang ini tamparan keras bagi perjuangan publik yang saat ini sedang tinggi-tingginya melawan korupsi," sesal dia.

MA resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Legislator mantan narapidana korupsi bisa kembali nyaleg.


(OJE)