Saling Lempar Surat Keberatan Pencekalan Novanto

Renatha Swasty    •    Senin, 17 Apr 2017 14:33 WIB
korupsi e-ktp
Saling Lempar Surat Keberatan Pencekalan Novanto
Fadli Zon--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat berencana menyerahkan surat keberatan pencegahan keluar negeri Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. Sejak digulirkan pekan lalu, surat itu ternyata tak diketahui keberadaannya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tidak mengetahui keberadaan surat itu. Menurut Fadli, yang tahu soal surat menyurat bagian kesekjenan DPR RI.

"Pokoknya waktu itu ada Bamus (Badan Musyawarah). Teknisnya seperti apa itu di Sekjen," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.

Menurut Fadli, usai diputuskan Bamus untuk mengirim surat ke Presiden Jokowi, tugas pimpinan DPR sudah selesai. Selanjutnya tugas Sekjen untuk mengirim surat itu.

Politikus Gerindra itu membantah pimpinan tahu keberadaan surat itu. "Bukan, Bamus dong," kata Fadli.

Baca: Novanto Dicekal, DPR Mengadu ke Jokowi

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia menjelaskan, saat ini seharusnya surat ada di Sekjen DPR. "Itu di Sekjen, kan berhubungan Sekjen," kata Fahri.


Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah--MI/Ramdani.

Anehnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned mengaku pimpinan DPR belum menyerahkan surat itu. Usai rapat Bamus yang dihadiri semua fraksi di DPR kecuali Demokrat dan Hanura, jelas Djuned, belum ada surat turunan ke Sekjen. "Kemarin kita ada rapat (rapat Bamus), belum sampai (surat belum sampai ke Sekjen)," ujar Djuned.

Ketika ditanya di mana sebenarnya surat itu berada, Djuned tak menjawab tegas. Dia hanya bilang belum mendapar surat dari pimpinan. "Kita lihat perkembangannya. Kemarin kita ada rapat (rapat Bamus) tapi sampai sekarang ini belum (belum ada surat)," tambah Djuned.

Sementara itu Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku surat keberatan pencegahan Novanto tak jadi dikirim. Pimpinan mengurungkan niat mengirim surat keberatan.


Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Saat ini, kata politikus Partai Golkar itu, surat masih ada di pimpinan. "Di pimpinan DPR," kata Bambang singkat.

Novanto resmi dicegah berpergian keluar negeri, setelah permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ditjen Keimigrasian dikabulkan. Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan Novanto dicegah sejak 10 April 2017 malam. Dia dilarang berpergian keluar negeri selama enam bulan ke depan.


(YDH)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

21 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA