Tindakan Fadli Zon Disebut Memperburuk Citra DPR

Nur Azizah    •    Sabtu, 16 Sep 2017 08:16 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Tindakan Fadli Zon Disebut Memperburuk Citra DPR
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta KPK untuk menunda penyidikan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai tindakan Fadli Zon itu menghalangi proses penyidikan.

"Tindakan Fadli Zon mengirimkan dan menandatangani surat bisa dilihat sebagai menghalangi penyidikan," kata Fariz di kantor Para Syndicat di Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2017.

Fariz menyampaikan Fadli tak berwenang memohon penundaan penyidikan. Tindakan Fadli malah dinilai seperti seorang pengacara daripada seorang Wakil Ketua DPR RI.

"Ini anggota DPR sudah bertindak selayaknya lawyer Novanto dan dia memalukan institusi," ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu dinilai telah memperburuk citra DPR. Sebab, DPR digunakan untuk kepentingan pembelaan terhadap individu.

"Surat itu mengonfirmasi bahwa persoalan Setnov ditarik menjadi persoalan institusi. Seharusnya, DPR memilah antara persoalan pribadi dan lembaga," ujarnya.

Baca: ICW Sebut DPR Sudah Dibajak untuk Kepentingan Setya Novanto

Ia berharap Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi tegas kepada Fadli. "Ada sanksi yang diberikan lembaga atas tindakan perorangan seperti itu. Ini dilakukan karena kedekatan antara Fadli dan Setnov," kata dia.

Donal Fariz (kiri). Foto: MI/Adam Dwi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meneruskan surat penundaan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto ke KPK. Dalam surat itu, Novanto kapasitasnya sebagai masyarakat biasa.

"Saya memperlakukan sebagai masyarakat biasa bukan sebagai Ketua DPR. Di dalam surat (permintaan penundaan penyidikan Novanto) juga anggota masyarakat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Setiap hari pimpinan dewan menerima puluhan hingga ratusan surat yang masuk melalui mekanisme persuratan. Mulai dari masyarakat biasa sampai masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu.

Mereka mengadukan atau menyampaikan aspirasi tentang banyak hal. Di antaranya masalah hukum, permintaan remisi, tanah, dan lain sebagainya.

"Sebagian diteruskan, sebagian dibahas di komisi. Kalau itu perlu pendalaman, makanya ada RDP (rapat dengar pendapat)," ucap dia.

Baca: Kasus KTP-el, Eks Sekjen Kemendagri Merasa Difitnah

Fadli mengaku sebatas perantara. Penyerahan surat itu pun sesuai amanat undang-undang. Surat itu diterima pimpinan DPR sesuai bidangnya masing-masing.

"Kita meneruskan surat, menyampaikan aspirasi. Isinya sesuai dengan yang ada di dalam surat," ucap dia.

Fadli tak khawatir surat yang diteruskan itu ditafsirkan lain oleh pihak tertentu. Pasalnya ketika surat itu diteruskan kepada lembaga antirasuah, sama sekali tidak ada pendapat DPR.

"Dalam surat juga enggak ada pendapat. Jadi, kita ada surat begini, kita tindak lanjuti. Sesuai hukum yang berlaku. Kita perantara meneruskan aspirasi, bukan keputusan DPR," kata Fadli.




(UWA)