Peran TNI tak Perlu Diatur di UU Terorisme

   •    Senin, 19 Jun 2017 13:10 WIB
terorismerevisi uu terorisme
Peran TNI tak Perlu Diatur di UU Terorisme
Edi Hasibuan. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Kajian Kepolisian menilai peran TNI dalam memberantas terorisme tidak perlu diatur dalam revisi Undang-Undang tentang Terorisme. Sebab, undang-undang lain memungkinkan TNI membantu Polri menumpas teroris.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan berpandangan sebetulnya militer tidak perlu masuk revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada UU Nomor 34/2004 tentang TNI sudah jelas militer juga bisa dilibatkan membantu Polri memberantas terorisme melalui operasi militer selain perang (OMSP).         

Menurut  Edi, jika TNI tetap masuk revisi UU Terorisme, perlu ada aturan dan batasan mengingat model penegakan hukum di Indonesia selama ini criminal justice system. "Kami berpandangan penempatan militer dalam revisi UU No 15 kurang tepat." kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin 19 Juni 2017.

Kandidat doktor hukum ini mengusulkan militer hadir  dalam penanganan terorisme dengan pertimbangan terakhir jika presiden melihat Polri sudah tidak mampu mengatasi terorisme. Edi menyampaikan, selama ini hampir di semua negara demokrasi menggunakan sistem peradilan, sehinga militer tidak bisa terlibat dalam proses penegakan hukum.

"Tugas TNI itu adalah mengemban tugas pertahanan dan keamanan negara," ujar bekas anggota Komisi Kepolisian Nasional ini.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap UU Terorisme yang berlaku saat ini lemah. UU Teroris sekarang dibuat untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan kasus bom Bali, sehingga yang dikedepankan adalah penindakan.

Gatot mengatakan, TNI akan mengikuti hukum yang berlaku kalau memang masuk revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pembagian peran TNI dan Polri tentu ada rumusannya. "TNI akan patuh dengan hukum," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto Setyo menyampaikan, Polri berharap revisi UU Terorisme segera rampung. Sebab, Undang-Undang Terorisme lemah di bidang pencegahan.

Hasil revisi diharap bisa semakin menguatkan, khususnya dalam mencegah teror. "Sebelum api padam kita sudah bisa bergerak," ujar Setyo.


(TRK)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

2 hours Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA