Penyadapan untuk Kepentingan Pembuktian Harus Seizin Pengadilan

   •    Rabu, 11 Oct 2017 10:22 WIB
angket kpk
Penyadapan untuk Kepentingan Pembuktian Harus Seizin Pengadilan
Politikus PPP sekaligus anggota Pansus Hak Angket KPK Arsul Sani (kiri). (Foto: MI/Moh Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani mengatakan ide untuk membuat RUU penyadapan tidak muncul begitu saja. Wacana tentang aturan penyadapan sudah sering berseliweran di internal Komisi III DPR.

"Memang itu sesuatu yang harus dipenuhi. Apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011," kata Arsul, dalam Primetime News, Selasa 10 Oktober 2017.

Arsul mengatakan selain karena putusan MK yang meminta agar penyadapan dibuatkan aturan khusus, pansus angket KPK juga berkaca pada negara lain bahwa di negara yang lebih maju demokrasinya sampai negara dengan banyak kasus korupsi yang melibatkan jajaran pengadilan pun tetap punya aturan terkait penyadapan.

Dari negara-negara yang dikunjungi oleh pansus paling tidak ada dua aturan dasar yang terkait dengan penyadapan. Pertama, jika penyadapan dimaksudkan untuk kepentingan proses hukum atau kepentingan mencari pembuktian lebih lanjut maka izin pengadilan mutlak diperlukan.

"Tetapi kalau penyadapan hanya untuk kepentingan intelijen yang tidak dipergunakan sebagai alat bukti maka tidak diperlukan izin pengadilan untuk melakukan penyadapan," kata Arsul.

Menurut Dia, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan jajaran pengadilan seperti hakim dan ketua pengadilan tinggi tidak menegasikan bahwa prinsip penyadapan itu perlu diatur. Sebab penyadapan tanpa izin pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, melanggar hak privasi seseorang.

"Bisa saja di dalam Undang-undang Penyadapan dibentuk satu katakanlah dewan komisi atau apa. Kalau yang mau disadap itu jajaran pengadilan izinnya bukan dari ketua pengadilan, kan bisa saja seperti itu," ujar Asrul.

Tak menutup kemungkinan juga, kata Arsul, izin penyadapan dimintakan ke lembaga intelijen. Sebab, ketika bicara pengaturan tentang penyadapan tentu hal itu berlaku untuk semua unsur tak hanya oleh lembaga penegak hukum namun juga bagi lembaga lain secara keseluruhan.

Arsul mengatakan, meskipun dalam standar operasional prosedur di KPK penyadapan bisa dilakukan di bawah izin pimpinan, tetap saja mekanisme penyadapan perlu diatur.

"Coba Anda bayangkan kalau penyadapan hanya diatur dengan PP saja (misalnya) kemudian pasalnya dibatalkan (MK) tentu tidak akan efektif. Apalagi ketika hanya diatur dengan peraturan internal seperti SOP KPK kan logikanya tidak boleh lagi," jelas Arsul.




(MEL)