Presiden Cukup Kirim Satu Nama Pengganti Panglima

Ilham wibowo    •    Rabu, 15 Nov 2017 14:20 WIB
panglima tni gatot nurmantyo
Presiden Cukup Kirim Satu Nama Pengganti Panglima
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) seusai memberikan pembekalan kepada Capaja Akademi TNI dan Polri 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari.

Jakarta: Widodo dinilai cukup memilih satu nama sebagai calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sosok pengganti Gatot nantinya akan mengikuti uji kelayakan di Komisi I DPR.

"Seperti apa prosedur, Presiden harus mengirimkan satu nama saja," kata Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Uji kelayakan dilakukan sebagai bahan persetujuan anggota Dewan. Menurut Hasanuddin, pengalaman dan kemampuan calon panglima TNI yang direkomendasikan Presiden akan diperdalam DPR.

"Setelah uji kelayakan Komisi I apakah menyetujui atau tidak? Kalau menyetujui lanjutkan, kalau tidak menyetujui ya nanti Presiden mengirim satu nama lagi, sampai kemudian disetujui oleh DPR," papar dia.

Penentuan sosok pengganti Jenderal Gatot yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018 adalah hak prerogatif presiden. Mandat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 UU TNI mengatakan panglima diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Baca: Panglima Baru TNI Harus Fokus terhadap Isu Kawasan

Menurut Hasanuddin, DPR hanya menantikan apa yang menjadi pilihan terbaik Presiden Jokowi. Pilihan pun bisa jatuh ke jenderal bintang empat di matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU).

"Pada prinsipnya kami berpendapat pergantian panglima TNI itu adalah hak preogratif Bapak Presiden. Boleh pada saat menjelang pensiun boleh jauh-jauh hari sebelum pensiun," ujar dia.


(OGI)