PAN Berharap Verifikasi Parpol tak Ganggu Tahapan Pemilu

Ilham wibowo    •    Jumat, 12 Jan 2018 17:12 WIB
revisi uu pemilupemilu serentak 2019
PAN Berharap Verifikasi Parpol tak Ganggu Tahapan Pemilu
Ketua DPP PAN Yandri Susanto--Medcom.id/Husen

Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) siap melaksanakan verifikasi faktual ulang, agar lolos Pemilu 2019. Namun, PAN berharap verifikasi faktual ulang tak mengganggu jadwal tahapan pemilu.

"PAN siap, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah dari sisi tahapan Pemilu menggangu atau tidak," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Jumat, 12 Januari 2018. 

Yandri yang juga anggota Komisi II DPR ini mengatakan, tahapan pemilu telah terjadwal sebelum ada putusan MK. Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah maupun DPR telah menyepakati seluruh peraturan. Termasuk soal verifikasi faktual Parpol yang teknisnya hampir rampung. 

"Artinya nanti bulan Februari dari tahapan itu, KPU umumkan peserta Pemilu karena menyangkut persiapan untuk menyusun Caleg di bulan Juni. Nah akibat putusan MK itu, apakah berlaku sekarang atau tidak berlaku surut, itu yang jadi perdebatan," ungkapnya. 

Baca: Nasdem Siap Ikuti Verifikasi Faktual

 
Andri menuturkan, KPU perlu segera menemukan formula baru mengantisipasi molornya jadwal pelaksanaan Pemilu 2019, lantaran verifikasi faktual ulang. Selain itu, perubahan aturan juga dipastikan berpengaruh terhadap biaya pelaksaan yang dibebankan kepada Parpol. 

"Sekarang harus divefikasi faktual, bukan random seperti dulu. Nah apakah itu mampu tidak dari sisi waktu, kemudian dari sumber daya manusia, kemudian dari biaya," bebernya. 

Putusan MK perlu dihormati dan tetap dilaksanakan. Meski demikian, Yandri menyayangkan, putusan mengikat itu hadir di tengah tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Padahal, putusan yang dikaji hakim MK merupakan perkara yang dinilai tidak terlalu rumit. 

"Kita sayangkan kenapa MK baru memutusnya sekarang, padahal gugatan itu sudah lima bulan lalu. Enggak terlalu susah sebenernya memutuskan perkara ini," tandasnya. 

Baca: KPU Sebut Pemilu Serentak Berpotensi Mundur



MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Idaman terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) serta Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, parpol peserta Pemilu 2014 diwajibkan mengikuti verifikasi ulang, sebagai tahapan mereka untuk ikut Pemilu 2019.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pelaksanaan pileg dan pilpres berpotensi mundur. Menurut Arief, bertambahnya tahapan yang harus dilakukan membuat waktu yang dibutuhkan bertambah. 

"Iya, bisa jadi mundur. Kita hitung nanti waktunya," kata Arief di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.


(YDH)

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi Digelar 12 Februari

7 hours Ago

Pengadilan Jakarta Selatan sudah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan mantan kuasa huk…

BERITA LAINNYA