Arsul Minta MK Prioritaskan Uji Materi UU MD3

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 15 Mar 2018 18:59 WIB
uu md3
Arsul Minta MK Prioritaskan Uji Materi UU MD3
Sekjen PPP Arsul Sani.

Jakarta: Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan uji materi Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3). UU kontroversial ini mulai resmi berlaku hari ini setelah 30 hari sejak disahkan di parlemen. 

"Kita berharaplah MK memberi prioritas pada perkara ini. Karena ini menyangkut soal lembaga negara. Kasih saja prioritas, selesaikan dalam waktu dua tiga bulan bisa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Maret 2018.

Arsul mengatakan Presiden Joko Widodo sengaja tak menandatangani dan membiarkan UU tetap dinomorkan. Hal ini merupakan sikap politik agar kontroversi tak berlarut-larut. 

Dengan resmi dinomorkan memberikan ruang publik untuk menggugat ke MK. Lanjutnya, sewaktu-waktu Jokowi bisa saja mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) merevisi pasal-pasal yang dianggap kontroversial. 

(Baca juga: Menguliti Revisi UU MD3)

Dia yakin Perppu dikeluarkan jika terus-menerus ada desakan dari masyarakat. 

Arsul menuturkan, dengan Perppu tidak berarti UU MD3 dibatalkan keseluruhan. Perppu hanya merevisi beberapa pasal yang dianggap kontroversial seperti hak imunitas DPR dan pasal penghinaan terhadap martabat DPR. 

"Dengan alasan kegentingan yang memaksa, bisa dong. Kenapa enggak (Perppu)," ucap Arsul.

UU MD3 yang disahkan DPR RI menuai pro dan kontra. Pasalnya, terdapat pasal-pasal baru dalam UU itu yang dianggap kontroversial.

Salah satunya di Pasal 122 huruf K. Pasal tersebut berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berhak melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap  anggota dan lembaga DPR.





(REN)