Cawapres Jokowi Harus Bisa Membawa Ekonomi Lebih Baik

Damar Iradat    •    Sabtu, 14 Jul 2018 14:49 WIB
partai hanurapilpres 2019
Cawapres Jokowi Harus Bisa Membawa Ekonomi Lebih Baik
Wakil Ketua Umum DPP Hanura Sutrisno Iwantono--MI/Bary Fathahilah

Jakarta: Partai Hanura menyerahkan sepenuhnya keputusan soal calon wakil presiden di Pilpres 2019 kepada Joko Widodo. Hanura tak ingin menekan Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Sutrisno Iwantono mengatakan, Hanura cukup terbuka dengan pilihan Jokowi. Kendati begitu, Hanura tak ingin memaksakan kehendak siapa yang harus mendampingi mantan Wali Kota Solo itu.

"Hanura kan tidak mau memberikan tekanan-tekanan kepada Jokowi. Karena bagaimana pun juga untuk bisa sukses di dalam pemerintahan ini, maka Jokowi harus bisa memilih secara independen," kata Sutrisno dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 14, Juli 2018.

Baca: Hanura Ogah Merecoki Cawapres Pilihan Jokowi

Menurutnya, Jokowi harus bisa nyaman dengan cawapresnya. Hal itu agar pemerintahan ke depan dapat menjalankan program-programnya secara baik.

Oleh karena itu, Hanura menilai, sosok cawapres Jokowi bisa dari parpol ataupun nonparpol. Kendati demikian, yang paling penting, cawapres Jokowi harus memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi.

"Jangan ada isu korupsi nanti di belakang hari. Kalau ada isu korupsi, itu akan susah. Karena rakyat kita paling tidak bisa menerima itu. Oleh karena itu, proses screening terhadap cawapres itu kan diperlukan. Supaya bebas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi," ujarnya.

Kemudian, Jokowi juga harus mempertimbangkan untuk menuntaskan visi dan misinya di bidang ekonomi pada 2014 lalu. Oleh karena itu, cawapres yang akan digandeng Jokowi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang kuat untuk bisa membawa ekonomi ke arah yang lebih baik.

"Itu akan sangat penting untuk memberikan sumbangan kepada Jokowi di dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Tentu yang berikutnya, kita konsen dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya agar bangsa ini terhindar dari perpecahan.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA