KPK tak Perlu Bentuk Satgas Mahar & Money Politic

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 13 Feb 2018 03:48 WIB
politik uang
KPK tak Perlu Bentuk Satgas Mahar & Money Politic
Ilustrasi: DPR. Foto: Antara.

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurungkan niatnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) mahar dan money politic. Sebab, tugas pengawasan mahar dan politik uang sudah di bawah kewenangan lembaga lain. 

"Semua UU sudah dibuat secara berlapis. jadi sebelum KPK mengambil sikap itu harusnya belajar dulu mengenai UU itu. belajar ada lembaga apa saja disitu," kata Arteria di Komisi III DPR, Komplek Parlemen Senayan, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut dia, tugas KPK seharusnya hanya bersifat supervisi atau pengawasan. Pasalnya, jika harus turun langsung mengawasi akan menghabiskan waktu dan tenaga. 

"Bayangkan 171 pilkada hari ini hampir diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. kalau diamati oleh KPK, letih sendiri," ujar Arteria.

Arteria mengatakan, permasalahan mahar adalah kedaulatan partai politik. Sehingga, KPK tidak bisa menyimpulkan pemberian uang bisa dikategorikan sebagai mahar politik.

"Sepanjang parpol mengatakan itu tidak mahar, jadi domainnya ada di parpol mahar atau tidak mahar," ucapnya.

Baca: Satgas Anti Politik Uang Disahkan Pekan Depan

Tak hanya itu, KPK juga harus bisa membedakan antara mahar dengan biaya politik. Biaya politik tak mungkin bisa dihindari partai politik selama anggaran pendanaan parpol masih minim dari pemerintah. 

"Bayangkan popularitas ada ongkos media sosialiasi. Bicara elektabilitas lain lagi, lalu biaya indikator kita bayar lembaga survei," jelasnya.

Menurut Arteria, biaya-biaya tersebut tak mungkin bisa ditanggung semuanya oleh parpol. Asalkan, sumber pendanaan bisa dipertanggung jawabkan. 

"KPK harus bisa buktikan nanti seandainya bicara mengenai mahar kalau itu tidak dilakukan secara proper. Sepanjang dilakukan proper itu bukan mahar," pungkasnya.


(JMS)