Polri: Pertemuan dengan BIN dan Gubernur untuk Amankan Papua

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 15 Sep 2017 20:11 WIB
papua
Polri: Pertemuan dengan BIN dan Gubernur untuk Amankan Papua
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto. Foto: Metrotvnews.com/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak ada yang janggal dengan pertemuan antara Kepala Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan putra Papua Irjen Paulus Waterpaw. Polisi menyebut pertemuan itu sebagai upaya menjaga kondisivitas di Papua.

"Beberapa kali tercatat ada konflik horizontal tersebab pilkada. Seperti di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Pertemuan itu untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan, dan antisipasi konflik horizontal," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto saat dihubungi, Jumat 15 September 2017.

Rikwanto menampik pertemuan itu membahas upaya pengamanan suara untuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Ia juga membantah jika pertemuan itu untuk memuluskan pasangan Lukas Enembe-Paulus Waterpauw maju di pilkada Papua pada 2018.

"Itu hoax," ujar dia.

Ia justru mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dalam upaya mencegah konflik. Terutama menghadapi pilkada 2018.

"Kapolri dan Kepala BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua. Sebagai salah satu provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan jauh-jauh hari," paparnya.

Selain itu, kata dia, Polri dan aparat intelijen disebut mempunyai kemampuan melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib untuk menjaga Papua tetap aman.

Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto: Antara/Rosa Panggabean

Gubernur membantah

Gubernur Papua Lukas Enembe juga membantah adanya agenda terselubung dalam pertemuan yang dilakukan di rumah Kepala BIN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September lalu.

"Pertemuan itu membahas banyak hal. Salah satunya kejadian usai pilkada serentak 2017. Saya meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. Karena banyak yang belum dilantik," kata Enembe.

Bahkan, ujarnya, ada lima wilayah yang melaksanakan pemilihan suara ulang. "Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.

Pertemuan, lanjut dia, juga membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. "Pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi."

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. "Nah, setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa? Saya diskusi itu," lanjut dia.

Enembe juga menyampaikan jika pertemuan itu membahas pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," ujarnya.


(UWA)