Singkirkan Ego untuk Pemilu

Putri Anisa Yuliani    •    Jumat, 16 Jun 2017 08:12 WIB
revisi uu pemilu
Singkirkan Ego untuk Pemilu
Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah belum juga mencapai kata sepakat terhadap sejumlah isu krusial dalam draf RUU tersebut. Salah satunya ialah presidential threshold.

Seluruh fraksi di DPR pun masih terus melakukan lobi-lobi di tengah tenggat yang semakin menipis. Karena itu, semua pihak, baik DPR maupun pemerintah, diminta menyingkirkan ego demi tuntasnya dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan, apabila ada deadlock dalam pembahasan RUU, hal itu bisa mencoreng kredibilitas pemerintah dan DPR. Dampaknya, masyarakat akan berada dalam posisi merasa tidak ada kepastian hukum.

Rakyat pun tidak akan lagi memiliki kepercayaan, baik terhadap eksekutif maupun legislatif, karena tidak mampu menyelesaikan satu produk hukum yang sangat penting.

Pemerintah seperti sebelumnya dinyatakan Mendagri Tjahjo Kumolo, menurut Titi, memang dapat membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk kembali pada UU yang lama akibat deadlock. Akan tetapi, hal itu akan menyulitkan penyelenggara pemilu.

"Selain tetap harus mengakomodasi keserentakan sesuai dengan putusan MK, penyelenggara pemilu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun aturan yang tetap bisa mengakomodasi keserentakan pemilu, tetapi dengan UU lama."

Baca: Tjahjo Sebut Hanya 3 Partai Solid dengan Pemerintah Soal PT

Perludem pun meminta pemerintah terutama Presiden untuk bijak dalam memutuskan masalah ini. Ia yakin ketiadaan presidential threshold pun tidak akan mengurangi kualitas pemilu serta capres yang akan diusung dalam Pilpres 2019.

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaedi meminta pemerintah mampu memprioritaskan pembahasan dan memperhitungkan waktu yang semakin mepet dengan kebutuhan berjalannya tahapan Pemilu 2019 dalam proses RUU Pemilu.

Optimistis

Presiden Joko Widodo optimistis isu-isu krusial dalam RUU Pemilu bisa disepakati pekan depan. Namun, menurut Mensesneg Pratikno, Presiden berkukuh pada prinsipnya.

"Pemerintah membuka ruang untuk diskusi, tapi hal-hal yang tidak terlalu prinsipiel," ujar Pratikno di sela-sela kunjungan kerja Presiden Jokowi di Banyumas, Jawa Tengah, kemarin.

Menurut Pratikno, isu yang paling sulit disepakati ialah ambang batas pencalonan presiden. Isu itu terkait dengan metode konversi suara ke kursi dan alokasi kursi per daerah pemilihan yang juga belum bisa disepakati.

Presiden, tambah Pratikno, telah menerima laporan Mendagri Tjahjo Kumolo soal proses lobi-lobi. Ia memastikan perppu tidak menjadi alternatif jika pemerintah dan DPR gagal membangun kesepakatan. "Tidak ada (perppu). Proses jalan terus dan akan sepakat."
 

Pemerintah membuka ruang untuk diskusi
- Pratikno


Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden 20%-25%. Jika tidak, pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan RUU Pemilu.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi NasDem Johnny G. Plate menyampaikan pembicaraan, baik formal maupun informal, terus dilakukan di antara fraksi sekaligus dengan DPP partai politik.

Menurutnya, jika paket tidak bisa dikerucutkan, voting di dalam sidang paripurna akan dilakukan per item terhadap isu krusial. (Nur/Pol/X-6)




(UWA)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

2 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA