Siasat Mendagri Sikapi Kewenangan Membatalkan Perda yang Dianulir MK

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 07 Apr 2017 17:24 WIB
mendagriperda
Siasat Mendagri Sikapi Kewenangan Membatalkan Perda yang Dianulir MK
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk menganulir Peraturan Daerah (Perda). Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiasatinya dengan Pasal 243 di UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ketentuan dalam Pasal 243 UU 23 Tahun 2014 tersebut dapat digunakan untuk `mengendalikan` Perda yang menghambat investasi atau perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi," ujar Tjahjo kepada wartawan, Jumat 7 April 2017.

Kata Tjahjo, pasal itu menjelaskan peran Pemerintah Pusat, yakni memberikan nomor register pada perda yang disetujui sesuai Pasal 242 ayat 5. Pasal 243 mengatur, regulasi yang belum mendapatkan nomor oleh Kemendagri tidak bisa diundangkan dalam lembaran daerah.

Menurut Tjahjo, pemberian register sebagai prasyarat penerbitan perda bisa menjadi celah bagi Kemendagri melakukan pengendalian. Untuk menetapkan perda, Pemerintah Daerah harus berkonsultasi dengan pusat.

Prinsipnya, kata mantan Sekjen PDI Perjuangan ini, seluruh perda yang terbit tak boleh menghambat investasi dan pembangunan di daerah. "Bahwa Pasal 251 sebagai post control sudah dibatalkan oleh MK. Namun masih ada ketentuan yang pra control-nya," kata Tjahjo.

Lebih lanjut ia juga menyatakan akan membuat Peraturan Mendagri (Permendagri) untuk perhitungan batas waktu 7 hari. Tidak dihitung sejak terima berkas, tapi 7 hari dihitung sejak rancangan Perda dinyatakan lengkap formil dan materiil oleh Kemendagri melalui berita acara serah terima berkas dinyatakan lengkap.

"Dengan demikian sejatinya Kemendagri sudah sejak dini mengetahui kelemahan-kelemahan dalam perda yang akan dibatalkan," kata Tjahjo.


(MBM)