Menteri Susi Diminta tak Perlu Cabut Permen KKP

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didesak mundur dari jabatannya. Hal ini imbas dari kebijakan Susi melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan.

Peneliti Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, keputusan Susi mengeluarkan peraturan menteri (Permen) ini sudah tepat. Pasalnya banyak dampak lingkungan yang ditimbulkan imbas penggunaan cantrang.

"Operasinya seperti seperti trol menggunakan alat berat. Sehingga beresiko terhadap ekosistem laut terumbu karang sebagai tumbuh kembangnya sumber daya ikan," kata Abdul Halim kepada Metrotvnews.com, Jumat 14 Juli 2017.

Selain itu, penggunaan cantrang pun rawan menimbulkan konflik antara nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan nelayan pengguna cantrang. Tidak hanya kerugian materi, tapi juga menimbulkan kerugian jiwa. Padahal notabene nelayan pengguna cantrang pun hanya ABK yang mendapat sokongan dari pemilik juragan kapal.

Namun sayangnya, kata Abdul Halim KKP mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang timbul. Hingga mengakibatkan timbulnya demo dan desakan agar Menteri Susi mundur hingga namanya dikait-kaitkan dengan isu reshuffle jilid III yang sedang berembus.

"Saat ini KKP hanya perlu fokus memikirkan dampak sosial. Tanpa perlu mencabut aturan yang kami anggap sudah sangat baik ini," kata dia.


(MBM)