Penyebutan 'Paham Lain' dalam Perppu Ormas Multitafsir

Lis Pratiwi    •    Sabtu, 15 Jul 2017 15:19 WIB
perppu pembubaran ormas
Penyebutan 'Paham Lain' dalam Perppu Ormas Multitafsir
Juru bicara HTI Ismail Yusanto. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai kalimat 'paham lain yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-undang' dalam Pasal 59 ayat 4 di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, multitafsir. Pemerintah diminta memberikan penjelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan paham lain tersebut.

"Dalam perppu ini ada tambahan penjelasan yang menyebabkan multitafsir dan tidak jelas, ini perlu penjelasan paham lain itu apa," kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto dalam sebuah diskusi bertajuk 'Cemas Perppu Ormas' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Menurut dia, penjelasan pada pasal tersebut berbeda dengan peraturan sebelumnya, UU  Nomor 17 Tahun 2003. Dalam UU itu dijelaskan paham yang bersebrangan dengan Pancasila adalah Atheisme, Marxisme, dan Komunisme.

Kata 'paham lain', menurut Ismail, perlu penegasan sehingga semua pihak satu persepsi dan tidak terjadi kekeliruan. Jika tidak, hal ini justru mengundang subjektifitas pemerintah dalam menafsirkan paham lain yang dimaksud.

Ismail pun mengaitkan kata 'paham lain' yang dimaksud dalam perppu condong ke arah ormas beraliran Islam. "Saya kira pemerintah sekarang harus belajar, tidak pernah ada keuntungan menjadikan Islam itu sebagai musuh atau sebagai lawan karena tidak pernah berhasil," jelas Ismail.

Baca: Fadli Zon Tuding Perppu Ormas Bidik Organisasi Islam

Pendapat Ismail tersebut bertentangan dengan pernyataan Direktur Keormasan Kemendagri, La Ode Ahmad mengenai tujuan pemerintah membentuk Perppu Ormas. "Niat kita menata kebijakan itu agar tidak multitafsir," kata La Ode.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan pemerintah sebagai perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal.

Salah satu perubahan tertuang dalam Pasal 59 yang di antaranya mengatur penggunaan lambang  ormas, peraturan bendera ormas, melarang ormas menerima sumbangan dari pihak mana pun, serta pelarangan ormas mengumpulkan dana untuk partai politik.


 


(AZF)