Kabupaten Bone Keberatan Anggaran Pilkada

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 12 Oct 2017 17:12 WIB
berita dpd
Kabupaten Bone Keberatan Anggaran Pilkada
Anggota DPD audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bone. Foto: dok DPD

Metrotvnews.com, Jakarta: DPRD Kabupaten Bone mencari solusi atas pembiayaan pilkada. Anggaran pilkada yang dibebankan ke daerah dirasa sangat memberatkan.

Masalah ini dibahas dalam pertemuan anggota DPRD Kabupaten Bone dengan DPD RI. Anggaran pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pertemuan ini dipimpin Ajiep Padindang, senator asal Sulawesi Selatan, didampingi Sekretaris Jenderal DPD  Sudarsono Hardjosoekarto.

"Masalah anggaran pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan porsi APBN, sehingga tidak membebani daerah," kata Ajiep dalam keterangam tertulis, Kamis 12 Oktober 2017.

Saipullah Latif yang memimpin rombongan delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengatakan, saat ini belum ada regulasi dana sharing penyelenggaraan pilkada antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah.

“APBD itu sedikit, jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai pilkada dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tutur Latief.

Selain masalah anggaran pilkada, DPRD Kabupaten Bone juga menyampaikan soal kekosongan kepanitiaan di KPUD Bone yang demisioner dua bulan sebelum pilkada. Dia mengkhawatirkan, hal itu mengganggu proses transisi pejabat KPU daerah yang baru dan bisa mengganggu proses Pilkada.

“Pergantian kepanitiaan dua bulan sebelum hajatan berlangsung, itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses pilkada nanti, karena pasti ada proses adaptasi,” jelasnya.


(TRK)