Pengamat: Pengganti Novanto Sebaiknya Muda dan Berintegritas

Antara    •    Selasa, 05 Dec 2017 10:39 WIB
korupsi e-ktpsetya novantopengganti setya novanto
Pengamat: Pengganti Novanto Sebaiknya Muda dan Berintegritas
Ilustrasi--Setya Novanto (kiri) disaksikan empat pimpinan DPR diambil sumpah saat pelantikan dirinya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).--MI/Sus

Jakarta: Partai Golkar diminta mempertimbangkan secara matang untuk menunjuk pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. Diharapkan sosok pengganti Novanto adalah sosok muda dan berintegritas.
 
"Dengan demikian Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR di mata rakyat dan bagi Golkar sendiri "kata Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Syamsuddin juga yakin bahwa kriteria seperti ini ada di Partai Golkar. Dia melanjutkan bahwa pengganti Novanto tetap berasal dari Golkar karena sistem pemilihan Ketua DPR ini sudah dikunci oleh UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). "Ini merupakan jatah Golkar dari paket pemilihan dulu," kata Syamsuddin. 

Baca: Novanto: Saya Masih Ketua DPR

Namun, ia mengingatkan pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen. Sehingga harus dicari tokoh yang bersih dan berintegritas agar kasus yang menimpa Novanto tidak terulang dan tidak membuat citra DPR kian terpuruk.

Selain itu, lanjutnya, sosok pengganti Novanto sebagai Ketua DPR juga akan menentukan nasib Golkar ke depan. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding berharap Ketua DPR Setya Novanto segera mengambil sikap sebelum MKD mengambil putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

"Saya kira mudah-mudahan beliau akan mengambil satu sikap sebelum ada putusan MKD," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Dia mengatakan saat MKD ke KPK pada pekan lalu untuk menemui Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga menyadari posisinya dan dia akan mengambil satu sikap dalam waktu dekat. Namun Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengaku tidak tahu kapan Novanto akan mundur dari jabatannya, apakah sebelum atau sesudah mendapat sanksi dari MKD.

Sudding menilai seharusnya Novanto dalam posisi sebagai Ketua DPR sadar atas tugas-tugasnya yang tidak bisa diwakilkan kepada pimpinan lainnya. Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik dan kasusnya saat ini tengah ditangani KPK.



(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

6 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA