DPR tak Bisa Berlindung di Balik UU MD3

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 13 Feb 2018 00:53 WIB
uu md3
DPR tak Bisa Berlindung di Balik UU MD3
Ilustrasi: DPR. Foto: Antara.

Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyebut, anggota legisltaif tidak bisa menggunakan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk berlindung dari kritik publik. Menurut dia, pasal 122 huruf k tidak bisa digunakan sebagai payung hukum di luar tupoksi anggota dewan.

"Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR itu digunakan dengan baik demi kepentingan tugas-tugasnya yang lebih produktif, efisien, dan berkualitas," kata Plate di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memiliki pandangan beda terkait revisi UU MD3 tersebut. Dia berdalih, pasal 122 huruf k merupakan upaya untuk menghindari kriminalisasi terhadap tupoksi anggota DPR sebagai pengawas kinerja pemerintah. 

"Jadi kira-kira itulah. Namun nanti kan ada pembahasan dan juga nantikan tatibnya akan di bicarakan," jelasnya.

Baca: NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3

Setelah melalui perdebatan dan pembahasan panjang di tingkat Badan Legislasi rancangan revisi undang-undang MD3 resmi disahkan DPR dalam rapat sidang paripurna sore hari tadi. Pengesahan revisi UU MD3 disetujui 8 fraksi sementara dua fraksi memutuskan walk out. 

Dua fraksi yang menolak keras dan memutuskan walk out adalah Fraksi Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu pasal yang yang disoroti dalam revisi ini adalah pasal 122 huruf k.

Di mana dalam pasal 122 huruf k itu disebutkan 'Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR'. Pasal itu pun dianggap membuat lembaga legislatif semakin anti kritik.


(JMS)