Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme

Siti Yona Hukmana    •    Sabtu, 26 May 2018 19:46 WIB
revisi uu terorisme
Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
Hendardi - MI/Grandyos Zafna

Jakarta: Wacana perluasan kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bakal mengancam efektivitas UU Antiterorisme. Perluasan itu berupa pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang rencananya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Jika perluasan kewenangan yang dikatakan Panglima TNI itu akan dituangkan dalam Perpres, UU Antiterorisme tidak akan efektif," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.

Masyarakat sipil serta akademisi perlu memperhatikan pelibatan TNI yang dijabarkan dalam Perpres. Menurut dia, tidak tepat jika TNI berwenang operasi sendiri mulai dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. 

Dalam UU Antiterorisme, kata dia, sangat jelas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector. Sementara penindakan ada di tangan Polri. "TNI menjalankan peran perbantuan."

Baca: UU Antiterorisme Disahkan, TNI Lebih Leluasa Bergerak

Disahkannya revisi (UU) Antiterorisme membuat ruang gerak TNI lebih luas. Ruang gerak TNI akan diatur dalam Perpres.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut pelibatan TNI dalam Perpres meliputi semua aspek. Mulai dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. 

Menurut Hadi, UU ini memberi kewenangan TNI untuk langsung bertindak tanpa koordinasi Polri. "Semua dari tiga kemampuan kita, kita masukkan semua. Tidak (koordinasi) sudah, kalau seperti ini sudah bisa," ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis malam, 24 Mei 2018
 
Hadi menambahkan TNI bisa bergerak bermula dari tanda-tanda yang mengarah kepada serangan. TNI bisa langsung mulai bertindak.
 
"Itu kita sudah mulai bertindak. TNI harus melakukan fungsi itu, penangkal, penindak dan pemulihan," pungkasnya.




(AZF)