OPP Harus Belajar dari Kegagalan Opstib Orba

Al Abrar    •    Minggu, 16 Oct 2016 12:07 WIB
pungli
OPP Harus Belajar dari Kegagalan Opstib Orba
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo/MI /Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) konsisten dilakukan. Dia menekankan, harus ada tolak ukur dalam pemberantasan pungutan liar (pungli).

"Dalam konteks menjaga konsistensi itulah Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Wiranto tentu perlu  belajar dari pengalaman atau sejarah pemberantasan Pungli pada dasawarsa 70-an," kata Bambang di Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Dia menjelaskan, OPP juga pernah dilakukan pemerintah orde baru. Apabila pemerintah tidak konsisten, program ini akan berakhir dengan kegagalan, sama seperti kegagalan  Operasi Tertib (1977-1981) yang kala itu populer dengan sebutan Opstib.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden No. 9/1977 tentang Operasi Tertib (Opstib) periode 1977-1981. Opstib pada era itu juga fokus pada pemberantasan Pungli.

Pelaksana tugas sehari-hari Opstib ialah Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib yang ditunjuk Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Namun, dalam perjalanannya, Opstib tidak berkesinambungan. Sulit mengukur keberhasilannya.

"Opstib juga belum terintegrasi dengan sub sistem lain. Fungsi inspektorat jenderal  pada semua departemen atau kementerian tidak dimaksimalkan," ujarnya.

Akibatnya, kata politikus Golkar ini, Opstib hanya menimbulkan efek jera sesaat pada era itu. Bukan malah berkurang, praktik pungli justru semakin marak, bahkan terus berkembang hingga ke semua lini pelayanan publik.

"Pengalaman dari Opstib pada dasawarsa 70-an inilah yang relevan untuk dijadikan kajian oleh pemerintahan sekarang ini," ungkapnya.

Ia berharap, dalam menindak atau menghukum pelaku tidak cukup ampuh untuk menghilangkan praktik pungli pada semua lini layanan publik.

"Satu-satunya pilihan yang tersedia hanyalah perbaikan sistem dengan memanfaatkan teknologi terkini, yang meminimkan terjadinya kontak atau komunikasi langsung antara pejabat berwenang dengan warga yang butuh pelayanan," ucapnya.


(OJE)