Pemerintah Bahas Aturan Ormas Anti-Pancasila

Dheri Agriesta    •    Selasa, 29 Nov 2016 12:14 WIB
ormas
Pemerintah Bahas Aturan Ormas Anti-Pancasila
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. MI/Panca.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menggelar rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Rapat membahas organisasi masyarakat (ormas) anti-Pancasila.
 
Rapat dipimpin Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016). Rapat dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Dirjen Polpum Kemendagri Sudarmo.
 
Yasonna mengatakan, pemerintah terus membahas masalah ormas anti-Pancasila ini. Dia menegaskan, pemerintah tak akan diam jika ada ormas yang berlawanan dengan Pancasila.
 
"Kalau bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang dong," kata Yasonna usai pertemuan.
 
Yasonna menjelaskan, pemerintah tak bisa langsung membubarkan mereka ada tahapan dalam menindak ormas anti-Pancasila.
 
Tahapan ini, kata Yasonna, masih dibahas oleh menteri dan lembaga terkait. Saat ditanyakan apakah ormas anti-Pancasila akan dibubarkan, Yasonna enggan menanggapi.
 
"Kan ada tahapannya, enggak semudah itu. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokoknya, itu saja," ujar Yasonna.
 
Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, jumlah ormas di Indonesia sangat banyak. Kemendagri menyampaikan, ada 250 ribu lebih ormas di Indonesia, baik yang terdaftar atau tidak. "Ini kan perlu pendataan. Itu yang kita kerjakan tadi," kata Prasetyo.



(FZN)