Pemerintah Manfaatkan Sistem Ofset Kembangkan Industri Pertahanan

Dheri Agriesta    •    Kamis, 10 Nov 2016 18:20 WIB
pertahanan
Pemerintah Manfaatkan Sistem Ofset Kembangkan Industri Pertahanan
Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana Muda Purn Rachmad Lubis. Foto: MTVN/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memanfaatkan sistem ofset dalam pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Kalau tidak bisa dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, silakan beli ke luar negeri tapi ada persyaratan 85 persen ofset tadi. Itu tidak bisa ditawar karena itu Undang-undang," kata Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana Muda Purn Rachmad Lubis di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).

Ofset merupakan sistem pembelian barang (pesawat terbang dan sebagainya) yang mewajibkan pabrik penghasil sebagai penjual untuk memberikan lisensi pembuatan sebagian komponennya pada industri di negara pembeli. Sistem ini digunakan pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Ada beberapa alutsista yang sudah berhasil dibuat di dalam negeri dengan sistem ini. Rachmad mencontohkan, perusak kawal rudal (PKR) yang diproduksi PT PAL Indonesia merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan asal Belanda.

Pemerintah yang membeli PKR ke Belanda meminta sistem ofset dan pembuatan di Indonesia, tepatnya PT PAL. Meski begitu, ada beberapa bagian yang masih dibuat di Belanda karena sumber daya manusia yang masih terbatas.

"Kita ada strategi, mulai dari dibeli dalam negeri sampai dengan perlu atau tidak perlu ofset sama sekali," ujar Rachmat.

Saat ini pemerintah punya tujuh alutsista prioritas yang harus dibuat industri pertahanan dalam negeri. Tujuh alutsista itu adalah propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, dan pesawat tempur.


(MBM)