Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu Tunggu Surat Bamus

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 20 Mar 2017 21:44 WIB
kpu
<i>Fit and Proper Test</i> Anggota KPU dan Bawaslu  Tunggu Surat Bamus
Zainudin Amali/Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR belum menindaklanjuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebut, pihaknya menunggu surat resmi dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 

"Kita menunggu surat dari Bamus," kata Zainudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Zainudin menuturkan Komisi II baru bisa bergerak usai surat resmi diterima. Sebab surat itu sebagai dasar dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Surat Perintah Presiden yang sudah dibacakan pada pembukaan Masa Sidang IV pekan lalu bukan satu-satunya dasar. Dia yakin Komisi II bisa menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan sebelum masa bakti Anggota KPU dan Bawaslu selesai April nanti. 

"Masih ada, bisa saja ini kan kita selesaikan dalam satu hari kalau sepakat ya bisa dong," kata Zainudin.

Dia mencontohkan, saat uji kepatutan dan kelayakan pada Duta Besar. Kala itu, uji dilakukan dari pagi hingga petang. Begitu pula dengan skema uji kepatutan dan kelayakan yang akan diberlakukan pada calon anggota KPU dan Bawaslu. 

"Cuma 24 orang, kita jejerin tujuh orang tujuh orang sekali kan bisa, waktu fit and proper test duta besar kita jejerin lima-lima selesai, enggak ada masalah yang penting sepakat," ujar dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II, Riza Patria menyebut, sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi II bakal memanggil Panitia Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu yang diketuai Saldi Isra. Komisi ingin mengetahui lebih dalam soal seleksi yang dilakukan. 

"Mekanismenya kami akan undang dulu pansel, kami akan pertanyakan prosesnya sampai dengan hasilnya. Tidak bermaksud mengintervensi hasil Pansel," tutur dia. 

Lebih jauh Riza juga mengaitkan antara RUU Pemilu yang sedang dibahas dengan calon anggota KPU dan Bawaslu. Dalam RUU itu ada pembahasan terkait jumlah anggota Bawaslu, KPU dan syarat lain seperti umum yang belum rampung. 

"Teman-teman di Pansus inginnya seleksi juga menyesuaikan UU. Jangan sampai nanti sudah fit and proper diputuskan tau-taunya beda. Sementara RUU Pemilu kan untuk Pemilu 2019 dan hasil Pansel untuk Pemilu 2019," pungkas Riza. 


(REN)