Rekomendasi Pansus Angket KPK Wajib dan Mengikat

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 14 Feb 2018 15:22 WIB
angket kpk
Rekomendasi Pansus Angket KPK Wajib dan Mengikat
Anggota Komisi III Arsul Sani/MI/Mohamad Irfan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menjalankan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. Seluruh mitra kerja wajib menjalankan rekomendasi sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) karena bernilai sama dengan kesimpulan dalam rapat dengar pendapat.

"Kalau tidak dilaksanakan, maka DPR bisa melakukan hak-hak konstitusi lainnya lagi. Apakah hak interpelasi, hak angketnya lagi, atau hak bertanya," tegas anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: KPK Tolak Rekomendasi Pansus Angket

Salah satu rekomendasi yang diberikan pansus kepada KPK yakni pembentukan pengawas independen. Rekomendasi ini sempat dihilangkan, namun mendadak kembali dimunculkan.

Sekjen PPP itu menjelaskan rekomendasi pembentukan pengawas eksternal muncul atas dinamika yang terjadi di DPR. Pansus memandang pengawas eksternal dibutuhkan semua lembaga, termasuk KPK.

"Karena kalau kita lihat ya hampir semua lembaga itu sekarang tidak diawasi secara internal. Dibutuhkan pengawas eksternal. Kemudian pertanyaannya kan, sudah ada? DPR itu kan pengawasan secara umum, tapi tidak bisa sehari-hari. Nah, pengawasan sehari-hari itu perlu ada," jelas dia.

Baca: Pansus Angket Ngotot KPK Bentuk Lembaga Pengawas Independen

Pembentukan pengawas eksternal, terang Arsul, tak akan diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

"Kita berikan ruang kepada KPK untuk mengatur sendiri bisa dalam peraturan KPK tapi unsur-unsur perluasan pengawasan dari KPK. Karena kan kami tidak ada rencana revisi UU KPK," tegas dia.

Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengamini omongan Arsul. KPK memang harus memiliki pengawas eksternal di luar DPR.

"Rekomendasi itu bersifat wajib. (Pembentukan pengawas internal) bisa nanti dari KPK dengan pelibatan masyarakat dan dibentuk semacam panitia seleksinya," kata Masinton.


(OJE)