Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai Idaman, PKPI, dan PBB

Damar Iradat    •    Rabu, 15 Nov 2017 19:15 WIB
kpurevisi uu pemilubawaslu
Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai Idaman, PKPI, dan PBB
Suasana sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan sepuluh partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/11) - MI/Arya Manggala

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan tiga partai: Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiganya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan pelanggaran administrasi.

"Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik," kata Ketua Bawaslu Abhan saat memimpin sidang putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2017.

Bawaslu dalam putusannya menginstruksikan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI, Partai Idaman, dan PBB. Yakni dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Bawaslu juga memerintahkan KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran ketiga partai tersebut secara fisik. Serta, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan paling lambat tiga hari saja sejak pembacaan keputusan.

(Baca juga: KPU Membantah Gangguan Sipol Menggagalkan Pendaftaran Parpol)

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU salah menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada saat masa pendaftaran calon peserta pemilu. KPU juga dianggap tidak berwenang menilai syarat-syarat pendaftaran calon peserta pemilu.

KPU, lanjut Abhan hanya berwenang menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta pemilu pada sub-tahapan penelitian administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 178 UU Pemilu dan Pasal 3 ayat (2) PKPU 11 Tahun 2017.

"Pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi PKPI dan Partai Idaman tidak mendasar," papar dia.

Selain itu, Bawaslu menganggap Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU Pemilu. Sehingga, lanjutnya, Sipol bukan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu.

(Baca juga: KPU: Parpol Wajib Daftar Lewat Sipol)
 


(REN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA