PKS Tagih Keseriusan Pemerintah tentang Guru Honorer

Ilham wibowo    •    Jumat, 09 Feb 2018 11:17 WIB
gurutenaga honorer
PKS Tagih Keseriusan Pemerintah tentang Guru Honorer
Seorang guru honorer melakukan proses belajar mengajar. (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Jakarta: Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menagih keseriusan pemerintah tentang nasib guru honorer. Kejelasan status guru dinilai berimbas pada kualitas pendidikan. 

"Ini terkait dengan puluhan ribu guru yang pensiun bersamaan. Beberapa kota kabupaten akan kekurangan sangat banyak guru," kata Ledia melalui pesan singkatnya, Jumat, 9 Februari 2018. 

Langkah pemerintah memperhatikan guru honorer dengan upaya pengangkatan mestinya dilakukan sejak lama. Meski demikian, Kedua tetap mempertanyakan sektor mana yang bakal mengalami perubahan. 

"Pertanyaannya apakah yang diangkat guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun menjadi PNS atau orang yanb belum pernah mengajar diangkat jadi guru honorer?" ungkapnya. 

Baca: Pemerintah akan Angkat Puluhan Ribu Guru Honorer

Anggaran besar yang bakal dikucurkan dinilai belum tentu memengaruhi kualitas pendidikan. Menurutnya, jika merujuk pada UU ASN setidaknya guru honorer perlu diangkat menjadi P3PK, diperbaiki mekanisme sertifikasinya. 

Selain itu beban kerja dan pembobotan sebagai tenaga pengajar juga perlu menjadi fokus. 

"Sisi lain harus pula diperhatikan peningkatan kualitas gurunya, sehingga kekosongan yang ditinggalkan guru-guru berpengalaman yang telah pensiun tetap terisi posisinya dengan kualitas guru yang baik," tandasnya. 

Baca: Rencana Pengangkatan Guru Honorer Disambut Baik Dindikbud Tangsel

Sebelumnya, pemerintah akan mengangkat ribuan guru honorer menjadi PNS. Sebab, kualitas dan jumlah guru berbanding lurus dengan kualitas pendidikan Indonesia.
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berbicara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai jumlah guru yang ada saat ini. Jika dihitung, jumlah guru pensiun tak sebanding dengan pengangkatan guru baru.
 
"Presiden sudah setuju untuk menambah kekurangan guru, yang puluhan ribu (guru honorer) itu kita angkat," kata Kalla di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Depok, Rabu, 7 Februari 2018.
 


Kalla sedih mendengar kabar guru honorer berpenghasilan Rp400 ribu per bulan. Menurutnya, minimnya penghasilan membuat wibawa guru terlihat rendah di mata siswa. Sehingga, siswa berani melawan.

Kalla mengakui tak gampang menyelesaikan masalah pendidikan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp444 triliun.


(YDH)