Pertama Kali, BPK Berikan WTP kepada Pemerintah Pusat

Andhika Prasetyo    •    Jumat, 19 May 2017 16:50 WIB
bpkpenilaian bpk
Pertama Kali, BPK Berikan WTP kepada Pemerintah Pusat
Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara (batik hijau) memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Foto: Antara/Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2016. Opini WTP merupakan kali pertama terjadi.
 
Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pihaknya menyatakan LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritahan.
 
Opini tersebut diberikan karena pemerintah mampu menyelesaikan hampir semua hasil temuan lembaga auditor negara pada tahun lalu.
 
“Kami menyatakan pendapat WTP atas LKPP Tahun 2016. Opini ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004,” kata Moerhamadi dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.
 
Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).
 
“Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL atau 9% dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL atau 7%,” tuturnya.
 
Beberapa hal yang menjadi temuan dalam LKPP 2016 adalah pengelolaan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) pada 46 Kementerian/Lembaga (K/L) belum sesuai ketentuan, pengembalian pajak 2016 senilai Rp 1,15 triliun yang tidak memperhitungkan piutang pajak senilai Rp879,02 miliar.
 
Namun, ia menyebutkan temuan-temuan itu tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016 yang secara umum dinyatakan WTP. “Walaupun tidak berpengaruh, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan yang ada. Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi Pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan baik,” katanya.
 


(FZN)